Berita Kotabaru

Tuntut Penyelesaian Rumah Sakit Baru, AK2TPL Demo ke Kantor Bupati Kotabaru

Aksi gabungan LSM, menuntut dana kompensasi, sebesar Rp 300 miliarnya difokuskan untuk penyelesaian rumah sakit baru di Stagen.

Penulis: Herliansyah | Editor: Eka Dinayanti
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Demo di depan kantor Bupati Kotabaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Aktivis tergabung di Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Senin (21/11/2022).

Aksi gabungan beberapa LSM, menuntut dana kompensasi senilai Rp 700 miliar yang tersisa sekitar Rp 500 miliar, sebesar Rp 300 miliarnya difokuskan untuk pembangunan penyelesaian rumah sakit baru di Stagen.

Aksi turun ke jalan ini, karena beberapa kali diadakan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotabaru. Namun tidak ada kepastian dari Pemerintah Daerah, terkait yang diminta AK2TPL.

Demo ini mendapat pengawalan dari petugas kepolisian dan anggota Satpol PP.

Baca juga: Pendapatan Asli Daerah Kotabaru Terealisasi 100,19 Persen

Baca juga: Pertama Kali Diadakan di Teluk Tamiang Kotabaru, Mappasita Budaya Akan Diselenggrakan Setiap Tahun

Wahyu Setiyaji, salah satu koordinator lapangan dalam orasinya mendesak Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda yang sekaligus ketua tim percepatan realisasi dana kompensasi menandatangani kesepakatan.

Sebagai jaminan Rp 300 miliar dialokasikan untuk pembangunan penyelesaian rumah sakit di Stagen.

Jika tuntutan mereka tidak direalisasikan sesuai dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding), demonstrasi mengancam akan menurunkan aksi massa yang lebih besar.

Baca juga: Warga Batang Lantik Tapin Borong Kebutuhan Pokok di Pasar Murah Disdag Kalsel

"Bila ini (tuntutan) tidak ditanggapi, kami akan mengepung kantor Pemerintah Daerah," kata Wahyu.

Senada diungkapkan Ketua AK2TPL Rohmad Iswanto.

Jika aspirasi mereka tidak ditanggapi, tidak hanya akan menjadi preseden buruk.

Pihaknya akan menempuh cara-cara lain atau gerakan lainnya.

"Dalam MoI jelas penyelesaian rumah sakit didahulukan, setelah itu baru infrastruktur-infrastruktur lainnya. Tapi ini terbalik," tandas Rohmad.

Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved