DPRD Banjarbaru
Sahkan APBD 2023, Ketua DPRD Banjarbaru Sebut Alokasi Penanganan Banjir Capai Rp 70 Miliar
DPRD Banjarbaru mengesahkan RAPBD 2023 menjadi perda. Tahun depan, dianggarkan untuk penanganan banjir Rp 70 miliar
Penulis: Muhammad Rahmadi | Editor: Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - DPRD Banjarbaru bersama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru secara resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (RAPBD TA) 2023 menjadi APBD TA 2023.
APBD disahkan dalam Rapat Paripurna, yang dihelat di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (22/11/2022) lalu.
Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar menuturkan, terjadi peningkatan APBD TA 2023 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satu di antaranya peningkatan terlihat pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Politisi Gerindra ini mengatakan, di tahun 2023 Pemko Banjarbaru berfokus pada penanganan banjir, yang kerap kali terjadi di Kota Idaman.
"Kami alokasikan sekitar Rp 70 miliar. Terdiri dari pembuatan embung di Cempaka, normalisasi sungai-sungai, pembuatan drainase di Banjarbaru, dan mitigasi bencana," ujar Fadli, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, jajarannya memprioritaskan penanganan banjir di kawasan yang sering langganan banjir, seperti di Kecamatan Cempaka.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menambahkan, mitigasi banjir diprioritaskan dalam penganggaran pada APBD TA 2023.
Ia mengatakan, mitigasi banjir menjadi perhatian khusus Pemko Banjarbaru di tahun mendatang.
"Walau kami akui, nilai sebesar itu belum bisa maksimal untuk mencegah banjir. Tapi paling tidak, hari ini kami sudah berbuat dan melaksanakan. Semoga bencana di Banjarbaru bisa berkurang terutama yang setiap tahun terjadi," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pendapatan daerah dalam APBD TA 2023 diproteksikan sebesar Rp1,241 triliun.
Semua itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 308,565 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 932,84 miliar.
Sementara, belanja daerah dalam APBD TA 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,266 triliun. RInciannya, yaitu belanja operasi sebesar Rp 1,044 miliar, belanja modal Rp 217,506 miliar dan belanja tidak terduga Rp 5,071 miliar.
Serta pembiayaan daerah sebesar Rp 25 miliar, dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp 60,204 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 34,879 miliar. (AOL/*)
