PPPK Guru 2022

Mendikbudristek Nadiem Makarim Tegaskan 320.000 Guru Honorer Jadi PPPK, Meningkat 20.000

Mendikbudristek Nadiem Makarim Tegaskan 320.000 Guru Honorer Jadi PPPK, Meningkat 20.000 dibanding tahun 2021.

Editor: M.Risman Noor
BANJARMASINPOST.CO.ID/RENI KURNIAWATI
CPNS Kalsel 2021. Peserta tes PPPK guru di SMKN 2 Amuntai, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (14/9/2021). Nadiem Makarim mengatakan 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi PPPK. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendikbudristek Nadiem Makarim Tegaskan 320.000 Guru Honorer Jadi PPPK, Meningkat 20.000 dibanding tahun 2021.

Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Mendikbudristek), Nadiem Makarim sebagai bentuk perhatian pemerintah menyejahterakan guru.

Masalah pengangkatan PPPK Guru menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk soal formasi.

Nadiem tak menampik banyak guru yang sudah lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena terbatas.

"Walau ada berbagai ketidaksempurnaan, tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi guru ASN/ PPPK. Tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat jadi PPPK," katanya saat menghadiri peringatan HUT ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Kunci Jawaban Soal Tes PPK/PPS Pemilu 2024, Referensi Tepat Belajar Panitia Pemungutan Suara

Baca juga: Temukan Bayi di Kardus, Penghuni Ruko di Banjarbaru Ini Sebut Tali Pusar Sudah Kering Terikat Tali

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya sudah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi tersebut.

"Kami dorong Pemda untuk mengangkat guru yang sudah lolos seleksi untuk memenuhi kebutuhan formasi guru di daerah," ucap Nadiem.

Iklan untuk Anda: Diabetes Mulai Terasa di Kaki? Segera Lakukan Metode Ini Bertahap
Advertisement by
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan rencana kebijakan untuk guru PPPK tahun depan.

Persiapan ini merupakan kolaborasi antar kementerian, meliputi Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Kemenkeu dengan persetujuan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan yang dimaksud adalah, pemerintah pusat akan melengkapi formasi guru PPPK, jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan pada Maret tahun 2023.

Kebijakan lainnya, Kemendikbud juga memastikan agar anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lain.

"Anggaran bagi guru ASN/ PPPK hanya ditransfer ke PPPK setelah guru honorer diangkat. Ini mendorong janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin," jelas Nadiem.

Baca juga: Tewas Tertabrak Mobil Mewah di Banjarmasin, Tubuh Petugas Kebersihan Ini Tergeletak di Tengah Jalan

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya akan berupaya mendorong Pemda untuk berpihak kepada guru.

Pasalnya, keberhasilan negara untuk menciptakan SDM unggul ada di tangan para guru.

Halaman
12
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved