Dua Opsi Bebaskan Penyanderaan Pilot Susi Air di Papua, Libatkan Media Internasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dibakarnya pesawat Susi Air di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro menyisakan masalah.

Diduga disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, pilot pesawat Susi Air yakni Kapten Phillip sampai saat ini masih raib.

Empat hari berlalu namun nasib pilot pesawat Susi Air yakni Kapten Phillip belum diketahui keberadaannya.

Aparat keamanan menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya sejauh ini bertanggungjawab atas penyanderaan tersebut.

Baca juga: Reaksi Prabowo Subianto saat Pilot Pesawat Susi Air Philips Marthens Hilang, Tunggu Kodam dan Polda

Baca juga: VIDEO - 5 Penumpang Pesawat Susi Air Berhasil Dievakuasi, Pilot Masih Dalam Pencarian

Seperti diketahui, pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY hilang kontak sesaat setelah mendarat di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada Selasa (7/2/2022) lalu.

Namun pesawat itu ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan Lapangan Terbang Distrik Paro.

Pilotnya yang berkewarganegaraan Selandia Baru disandera KKB Papua.

Sejauh ini aparat keamanan di Papua terus melakukan pencarian terhadap sandera.

Kuasa Hukum Susi Air yakni Donal Fariz mengatakan sejauh ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga pilot Kapten Phillip di Selandia Baru melalui konsulat kedutaan besar.

“Istri pilot Susi Air ini juga seorang WNI dan tinggal di Bali. Jadi komunikasi dengan keluarga berjalan,” ujar Donal Fariz, Jumat (10/2/2023) dikutip dari Kompas.TV.

Dia mengatakan minimnya informasi yang diperoleh terkait penyanderaan itu memunculkan keraguan.

Salah satunya, apakah Kapten Phillip masih menjadi sandera atau tidak.

Baca juga: Sosok Kuat yang Diminta Bantuan TNI Polri untuk Evakuasi Pilot Susi Air yang Diduga Disandera KKB

Pasalnya pihaknya melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang juga mengklaim menyandera Kapten Phillip.

Meskipun demikian muncul dua opsi solusi yang ditawarkan jika benar-benar pilot Susi Air disandera KKB Papua.

1. Butuh Mediator Internasional