Berhasil Kelola Pemerintahan, BPKP Kalsel Minta Pemkab HSS Berani Jadi Percontohan Daerah Lain

BANJARMASINPOST. CO. ID, KANDANGAN - Dinilai berhasil mengelola sistem (governansi) atau sistem manajemen pemerintahan, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan menyatakan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) harus berani menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dengan branding “HSS Mengajar”.

BPKP Perwakilan Kalsel, melalui press rilisnya, Kamis (16/2/2023) menjelaskan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M Harahap telah menyampaikan hal tersebut pada Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, di Pendopo Pemerintah Kabupaten HSS, Selasa 14 Februari 2024.

Forum Konsultasi tersebut dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikry, Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, Kepala Bappelitbangda Arlyan Syahrial, dan para pemangku kepentingan di Kabupaten HSS, baik secara fisik maupun online.

Rudy menyampaikan, keberhasilan sistem governansi dan manajemen HSS berkontribusi besar atas keberhasilannya yang tampak pada indikator makro di HSS.

"Sebagai contoh, keberhasilan sistem governansi dan manajemen HSS adalah nilai A untuk SAKIP, WTP untuk LKPD, skor 96 untuk MCP, skor 81,82 untuk SPI, Level 3 untuk kapabilitas APIP. HSS juga mendapatkan nilai baseline SPIP 3,320, MRI 3,04, dan IEPK 2,89," bebernya.

Baca juga: Puluhan Tahun Jalan di Desa Lungau Tak Beraspal, Wabup HSS Sebut Terkendala Status Tanggul   

Baca juga: Perkuat Ketahanan Keluarga, Bupati HSS Minta Keluarga Lakukan Rehabilitasi Korban Narkoba

Keberhasilan tersebut, kata Rudy harus ditransfer atau ditularkan ke daerah lain.

Selain itu, kata Rudy, hal itu perlu dilakukan untuk menjaga visi dan keberkelanjutan (sustainability) kepimpinan di HSS yang akan berakhir.

Dia pun menyarankan, dengan modal tersebut, HSS mau bertransformasi.

“Menjadi Teaching Organisation, dengan branding HSS Mengajar,” katanya.

Dengan demikian, daerah lain akan mendapatkan ladang tempat belajar di HSS, sedangkan HSS akan mendapatkan sudut pandang baru sebagai masukan inovasi baru.

Saat Forum Konsultasi tersebut, Rudy juga menyoroti isu strategis di HSS, yaitu Objek Wisata Alam Air Panas Tanuhi yang kurang dikembangkan lagi.

Objek Wisata tersebut juga kurang dikelola dengan baik berdasarkan observasinya secara langsung ke lapangan.

“Saya melihat, Objek Wisata Alam Air Panas Tanuhi ini belum terkelola dengan baik, dari bangunan yang terpelihara dengan baik, belum memiliki pengelolaan sampah, dan organisasinya belum dalam bentuk UPT atau BLUD,” jelasnya.

Langkah strategis yang harus segera diambil oleh masing-masing pihak, seperti Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan Forkopimda terkait perencanaan dan pengembangannya.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkoordinasi terkait status kawasan hutan dan mengusulkan mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).

Pihaknya juga menyarakan, agar Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata harus segera membentuk UPT dengan menempatkan minimal 3 pegawai ASN untuk mengelolanya dan menyiapkan pembentukan BLUD setelah UPT terbentuk.

Dengan berbagai usaha tersebut, tambah Rudy, Wisata Air Panas Tanuhi akan terkelola dengan baik, diminati oleh para pengunjung dari berbagai daerah dan pelosok dunia, serta berpeluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)