Hanya 5 dari 13 Daerah di Kalsel yang Memiliki Mall Pelayanan Publik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tidak semua daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP).

Sejauh ini, tercatat baru lima dari 13 kabupaten/kota yang punya MPP.

Kelima daerah itu yakni Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Banjar, dan Banjarbaru.

Sedangkan delapan daerah yang belum memiliki MPP yaitu Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, Kotabaru, Balangan, dan Banjarmasin.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel segera memiliki MPP.

Sebab, menurutnya MPP merupakan salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"MPP memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya, Kamis (9/3/2023).

Di samping itu, Paman Birin memberi apresiasi atas komitmen bupati dan wali kota beserta jajaran dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Baca juga: Anggaran Membangun Mall Pelayanan Publik Terbatas,  Pemkab HST Pilih Gunakan Aplikasi

"Kualitas pelayanan publik yang baik akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung," ujar Paman Birin.

Sedangkan reformasi birokrasi, menurutnya dapat mempercepat dan memudahkan proses pengambilan keputusan serta mengurangi hambatan birokrasi.

Senada dengan Paman Birin, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengingatkan agar tiap kabupaten/kota segera memiliki MPP.

"Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," pesannya.

Di hari yang sama, Pemprov Kalsel memberikan penghargaan terkait Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan SAKIP terbaik kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Gedung Idham Chalid, Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru.

Penilaian evaluasi dilakukan tim Kemenpan RB bersama Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.