Haji Plus Tunggu Tujuh Tahun, Bipih Khusus Minimal Rp 123,3 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah menetap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung peserta pada 2023 sebesar Rp 49,8 juta, Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan tarif haji khusus minimal 8.000 dolar AS atau Rp 123,2 juta per orang.

Angka tersebut merupakan kesepakatan antara Kemenag dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Salah satu PIHK yang ada di Kalimantan Selatan yakni Travel Al Insani Aviasi bahkan membanderol Rp 195 juta.

“Itu pun antre sampai tujuh tahun,“ kata pengelola Al Insani Travel, Saridi Salimin, yang juga Ketua Forum Penyelenggara Travel Umrah dan Haji (Patuh) Kalsel, Sabtu (11/3).

Baca juga: Cara Mudah Cek Estimasi Keberangkatan Haji 2023, Kuota Kembali Normal

Baca juga: Penerbitan Visa Haji, Jemaah di Atas 80 Tahun tak Perlu Rekam Biometrik Lagi

Antrean haji plus jauh lebih pendek dibandingkan haji reguler yang sampai puluhan tahun.

“Puluhan orang sudah mendaftar di tempat kami. Alasan memilih haji plus yakni antrenya singkat yakni tujuh tahun saja, “ jelasnya.

Sementara PT Albis Nusa Wisata siap memberangkatkan 80 calon peserta haji khusus tahun ini. Mereka sudah masuk daftar tunggu sejak tujuh tahun lalu.

“Mereka mendaftar dan menyetor pada 2015,” kata Komisaris PT Albis Nusa Wisata, Utami Dewi, Sabtu.

Dewi mengaku tak mempersoalkan penetapan tarif minimal haji khusus Rp 123,3 juta karena angka tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

“Referensinya malah sekitar 10 ribu dolar AS  karena banyak tarif yang naik seperti hotel,” ujarnya.

PT Albis Nusa Wisata telah menetapkan tarif sebesar 15 ribu dolar AS atau sekitar Rp 232,5 juta. Dengan tarif tersebut, Dewi menyatakan pihaknya akan memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik.

Mengenai target jemaah haji khusus tiap tahun, Dewi menyatakan tak membatasi. “Sebanyak-banyaknya, minimal dua bus keberangkatan setiap tahunnya,” tuturnya. Apalagi antusias warga untuk pergi ke Tanah Suci sangat besar.

Saat dikonfirmasi, Sabtu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalsel M Tambrin menerangkan kuota haji khusus pada tahun ini sebanyak 17 ribu orang. Itu total untuk seluruh Indonesia. “Jadi tidak ada kuota per daerah. Itu ranah pusat,” kata Tambrin.

Kendati telah menetapkan biaya haji khusus minimal, menurut Tambrin, Kemenag tidak membatasi angka maksimalnya. Semua diserahkan pada masing-masing pemilik travel.

“Yang penting minimal 8.000 dolar AS dengan setoran awal 4.000 dolar AS. Untuk paket-paketnya tergantung setiap PIHK,” ujarnya.

Di Kalsel, terang Tambrin, tercatat ada 79 travel yang menjadi penyelenggara ibadah haji. Namun dari jumlah tersebut, hanya ada 27 travel yang merupakan PIHK. Travel itu yang diawasi Kanwil Kemenag Kalsel.

Tambrin menjelaskan Kanwil Kemenag Kalsel intens melaksanakan sosialisasi terhadap calon peserta haji khusus. Pihaknya ingin memberikan pemahaman dan ekudasi mengenai mekanisme pendaftaran haji yang aman.

Cara pendaftaran jemaah haji khusus diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 14. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PIHK atau layanan elektronik. Sedangkan prosedur pendaftarannya diatur dalam Pasal 15.

Biaya haji khusus disepakati Kemenag dan PIHK dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Jakarta pada 8 Maret 2023.

“Rapat koordinasi Kemenag dan PHIK menyepakati Bipih Khusus tetap, minimal 8.000 dolar AS,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023). Adapun setoran awalnya 4.000 dolar AS atau sebesar Rp 62 juta.

Sebelumnya, Kemenag telah meminta masukan dari para pelaku usaha mengenai aspek-aspek yang mendukung ekosistem haji dan umrah.

“Kemenag sedang menyusun pedoman dan standar penyelenggaraan haji. Kami harap dapat bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan haji khusus sesuai tema haji tahun ini, yaitu Haji Ramah Lansia,” papar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Rapat juga membahas berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus, mulai dari tahap pelunasan, sosialisasi mekanisme pengembalian keuangan (PK) dengan aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dah Haji Khusus (Siskopatuh), Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hingga pengurusan aktivasi PIN e-haj dan rekom.

Baca juga: Dapat Kuota Haji Sebanyak 3.818 Orang, Kalsel Terbanyak di Kalimantan

Aplikasi Siskopatuh menjadi salah satu upaya percepatan layanan haji khusus, terutama dalam proses pengembalian keuangan.

Siskopatuh diluncurkan pada 2019 untuk membantu dalam pengawasan secara online terhadap PIHK dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Di dalam aplikasi ini berisi data informasi mengenai penyelenggaraan ibadah umrah, seperti nama jemaah, tanggal lahir, nomor paspor, PPIU, dan paket layanan umrah. (lis/msr/kompas)