Cuma Punya Satu Penyidik, Satpol PP Tanahlaut Keteteran Tangani Lebih Seratus Kasus Setahun 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Razia penyakit masyarakat (pekat) hingga penegakkan peraturan daerah (perda) intens dilakukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Data dihimpun banjarmasinpost.co.id, Rabu (29/3/2023), pada rentang waktu selama tahun 2022 lalu tercatat sekitar 122 kasus yang ditangani Satpol PP dan Damkar Tala.

Sementara itu tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Tala hanya satu orang. Hal itu kerap membuat lembaga ini keteteran karena tak imbangnya antara jumlah kasus dan penyidik yang ada.

"Karena itu kami terus berupaya mengusulkan untuk menambah PPNS," ucap Kepala Satpol PP dan Damkar Tala Muhammad Kusri.

Baca juga: Pemilik Minuman Beralkohol Digeruduk Satpol PP Tanahlaut, Besok Diperiksa di Markas

Baca juga: Satpol PP Tanahlaut Kembali Geruduk Penjual Elpiji Melon Lampaui HET, Pemilik Pangkalan Dipanggil

Pejabat eselon II di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan saat ini pihaknya hanya punya satu orang PPNS yaitu Masaninor yang juga menjabat kepala bidang penegakkan hukum dan perundang-undangan.

"Sebenarnya ada dua orang, namun salah satunya meninggal beberapa bulan silam sehingga tinggal satu orang," tandas Kusri.

Tahun ini, sebutnya, pihaknya mendapatkan anggaran untuk menyekolahkan dua orang anggota menjadi PPNS. 

"Lama pendidikannya sekitar satu bulan di Megamendung, Bogor," sebut Kusri.

Ia mengatakan pada 2024 mendatang pihaknya akan kembali mengajukan usulan untuk menyekolahkan anggota mengikuti pendidikan PPNS di Megamendung.

"Saya usul tiga lagi yang diikutkan pendidikan PPNS tahun depan supaya lebih memadai lagi sehingga lebih lancar lagi giat-giat yustisia yang dapat kami lakukan," tandas Kusri.

Baca juga: Satpol PP Tanahlaut Sita Puluhan Botol Miras, Pemilik Sembunyikan Barang di Bawah Lantai

Mengenai jumlah personel, ia menyebutkan saat ini sebanyak 168 orang, meliputi anggota pemadam kebakaran (damkar). Dari jumlah tersebut yang berstatus PNS 45 orang, selebihnya pegawai tidak tetap (PTT).

Apakah ada rencana menambah anggota? "Belum, sementara ini kami berdayakan personel yang ada walau memang kalau bicara kurang, ya masih kurang," pungkas Kusri.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)