Kunjungi Mal Pelayanan Publik , Kajari Berharap MPP Jadi Etalase Layanan Publik Pemkab HSU

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI-Kajari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Agustiawan Umar berharap Mal Pelayanan Publik (MPP) di HSU menjadi etalase Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU dalam hal pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Kajari saat secara khusus  melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam kunjungan ke MPP Kabupaten HSU, Rabu (17/5/2023),  Kajari didampingi Kasi Intelijen, Kasi Datun dan Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Selain melihat langsung bagaimana kondisi di dalam MPP,  dalam kunjungannya ini kajari juga menyempatkan untuk berbincang dengan pengelola.

Baca juga: Pemko Mantap Lanjutkan Pembangunan MPP di Mitra Plaza, Wali Kota Sebut Bakal Jadi Icon Banjarmasin

Baca juga: Pantau Pelayanan di MPP Banjarbaru, Wapres Maruf Amin Tanyakan Hal ini ke Pengunjung

Kunjungan ini juga sebagai upaya meningkatkan indeks pelayanan publik Kejaksaan RI khususnya di daerah hukum Kejari HSU,  dalam berkontribusi untuk percepatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sehingga sejalan dengan surat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Nomor : B-53/C/Cr.5/01/2023 perihal Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kejaksaan RI melalui Mal Pelayanan Publik.

”Ini kami lakukan guna memberikan dorongan kepada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara," ucap Kajari HSU, Agustiawan Umar.

MPP diharapkan dapat menjadi etalase Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSU dalam hal pelayanan publik.

Sehingga tidak hanya menyediakan pelayanan di lingkup Pemkab HSU, tetapi juga mampu bersinergi dengan instansi vertikal.

"Seperti di antarnya dengan BPN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan  dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik terintegrasi satu pintu," tambahnya.

Baca juga: KalselPedia - MPP Barokah Kabupaten Banjar Punya Layanan Perizinan Mobil Keliling

Apabila ini bisa dilakukan maka akan dapat membuat adanya percepatan dan optimalisasi, khususnya terhadap pelayanan publik di Kabupaten HSU.

Sehingga dapat mempercepat waktu, meringankan biaya serta memperpendek birokrasi yang terkadang berproses lama.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)