Menjelang Pemilu 2024 - Komisioner Takkan Bisa Bekerja, Bawaslu Khawatir Kehilangan 7.000 Honorer

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walau Presiden Joko Widodo batal menghapus pegawai honorer per 28 November 2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih mengkhawatirkannya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan, pihaknya sangat memerlukan tenaga honorer.

Saat ini, Bawaslu memiliki sekitar 7.000 honorer. Mereka diperlukan untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Bagja mengatakan jumlah staf Bawaslu di daerah terbatas. Jika honorer diberhentikan semua maka setiap Bawaslu kabupaten kota hanya punya 8-10 staf.

"Bagaimana mungkin kami mengawasi Pemilu jika jumlah staf terbatas," kata Bagja di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Baca juga: Peringatan Koentjaraningrat

Bagja mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas untuk memastikan apakah honorer Bawaslu akan ikut dihapuskan atau tidak.

Surat dikirimkan beberapa bulan lalu, namun belum dibalas.

Jika Bawaslu tetap mempekerjakan dan menggaji honorer tersebut setelah 28 November, maka penggunaan anggaran itu bisa jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagja pun mengusulkan memperbanyak formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Bawaslu.

Berdasarkan Surat Edaran Menpan-RB pada 31 Mei 2022, yang saat itu dijawab Tjahjo Kumolo, mulai 28 November 2023, pemerintah pusat hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Baca juga: Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Batola Cermati Bacaleg dari Kepala Desa

Baca juga: Lulus Tes Kesehatan dan Wawancara, Begini Ragam Komentar Calon Anggota Bawaslu Kalsel 2023-2028

Baca juga: Calon Anggota Bawaslu Kalsel 2023-2028 Diumumkan, Pengamat Politik ULM Ingatkan Soal Rekam Jejak

Ini menindaklanjuti amanat pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sedangkan pegawai honorer yang tidak masuk keduanya bisa diakomodasi melalui sistem outsourcing atau alih daya.

Namun saat rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan pada 23 Februari 2023, Jokowi meminta Azwar Anas, yang menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo, mencarikan jalan tengah.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya Kusuma Putera, Minggu (18/6), mengatakan honorer Bawaslu dari provinsi hingga kabupaten kota ratusan orang.

"Kalau dihapus tidak akan bisa mendukung kegiatan pengawasan. Kami akan kesulitan," katanya.

Baca juga: Jembatan Lampihong  Kabupaten Balangan ditutup, Ini Rute  Jalan Alternatif

Baca juga: Gunakan Alat Tangkap Sederhana, Begini Warga Desa Puntik Luar Kabupaten Batola Berburu Ikan Saluang

Sedangkan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hasnan Fauzan, mengatakan, pihaknya hanya memiliki delapan staf yang semuanya honorer.

Tenaga berstatus PNS ada dua orang, sebutnya, yaitu Pjs Koordinator Sekretariat dan Bendahara. Keduanya berasal Sekretariat Bawaslu Kalsel.

“Tugas mereka selain memfasilitasi komisioner, juga membantu pengawasan, administrasi, mengelola keuangan dan lainnya,” kata Hasnan.

Saat ini tenaga honorer juga digunakan untuk pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan verifikasi berkas administrasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Setiap tahapan kami lakukan pengawasan. Kami perlu bantuan tenaga sekretariat karena tak mungkin kami bekerja bertiga,” katanya. Bawaslu HSS hanya punya tiga komisioner.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Mohamad Erfan, mengatakan honorer di tempatnya sebanyak 17 orang. Mereka membantu komisioner melakukan pengawasan dan hal-hal teknis.

"Kalau ada PPKK yang menggantikan posisi mereka sebagai staf teknis tidak masalah. Yang penting ada yang membantu tugas administratif Bawaslu," terangnya.

Seorang honorer Bawaslu Kotabaru Riswan Haris mengaku mengetahui rencana penghapusan honorer. Honorer yang bekerja sejak 2019 ini pun mengaku pasrah.

Dalam keseharian, Riswan bertugas di Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Dia mengerjakan tugas seperti mengurus keuangan dan perbendaharaan kantor.

Adapun Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin mengatakan pihaknya memilik 11 honorer yang terdiri atas administrasi, sopir, keamanan dan pramubakti.

Baca juga: 22 Sekolah di Banjarmasin Masih Kurang Pendaftar, Disdik Buka Pendaftaran Secara Offline

Baca juga: Jelang PPDB Online 3 Juni, SMAN 1 Karangintan Gandeng Telkom Siapkan Aplikasi

Sesuai regulasi penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU membuka lowongan PPPK. Honorer di KPU pun diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK. "Jadi masuk penjaringan untuk mengikuti seleksi PPPK," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi/Hanani/Helriansyah)