Kantor Wilayah DJPb Kalimantan Selatan Kawal Implementasi Digipay di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perkembangan teknologi informasi, khususnya pada sistem pembayaran yang diiringi dengan kemajuan sistem digitalisasi jasa keuangan dan instrument transaksi pembayaran modern, mengantarkan kita pada datangnya era Cashless Society. 

Cashless Society merujuk kepada masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang fisik dalam bertransaksi, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. 

Begitu pula dalam pengelolaan APBN, dalam rangka mengurangi Idle Cash, Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan pengunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), termasuk Digital Payment (Digipay) Marketplace. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel), Syafriadi, mengatakan, penggunaan Digipay ini memungkinkan satuan kerja untuk dapat memilih penyedia barang/jasa yang kemudian disebut dengan vendor untuk dapat melakukan transaksi jual beli selayaknya marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya.

"Sistem Digipay sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Keuangan bahwa transformasi digital harus dimanfaatkan dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara, serta pemberdayaan dan digitalisasi UMKM," ujarnya, Kamis (6/7/2023).

Baca juga: Bos OJK Kalimantan Puji Balangan, Program KPMR Mendapat Respons Antusias UMKM Kalsel

Baca juga: Peluang Bisnis Sewa Pakaian Adat, Begini Cerita Pemilik Tasya Collection Banjarbaru

Keberadaan Digipay akan lebih mengefisiensikan proses pengadaan barang dan/atau jasa oleh Satuan Kerja karena sudah terintegrasi dengan pembayaran pajak dan sistem perbendaharaan dan anggaran negara. 

"Selain itu, Digipay dapat memberikan keuntungan kepada vendor untuk mendapatkan kepastian pembayaran melalui scheduled payment serta peluang menjadi rekanan pada banyak satuan kerja," paparnya. 

Lanjut Syafriadi, Kanwil DJPb Kalsel telah mengawal Implementasi Digipay lingkup Kalimantan Selatan sejak awal implementasinya di tahun 2021. 

"Berbagai upaya sosialisasi, bimbingan teknis, serta focus group discussion telah dilakukan sehingga sampai dengan Juni 2023 jumlah transaksinya mencapai 7.536 transaksi dengan nominal sebesar Rp8,62 miliar," jelasnya. 

Selain itu, 278 Satuan Kerja dan 324 Vendor telah berhasil direkrut untuk bergabung dalam Digipay. Hal ini mengantarkan Kanwil DJPb Kalsel menjadi peringkat kedua Implementasi Digipay Terbaik se-Indonesia. 

Baca juga: Harga Bahan Pangan Naik Pasca-Iduladha, Marwiyah Pilih Belanja Eceran

Baca juga: Tangkap Peluang Usaha di Momen MTQ, Disnakerind Tala Gandeng IKM Jual Souvenir

Capaian tersebut masih dapat terus dikembangkan karena potensi di Wilayah Kalimantan Selatan sendiri cukup besar.

Mengingat, jumlah Satuan Kerja Lingkup Kalimantan Selatan adalah 511 Satuan Kerja dengan Uang Persediaan yang dikelola mencapai kurang lebih Rp4 triliun dalam satu tahun anggaran. 
 
Perluasan Digipay dihadapkan juga dengan berbagai tantangan di antaranya adalah kurangnya minat satuan kerja maupun vendor untuk bertransaksi secara digital dan non-tunai. 

"Hal ini menjadi concern Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengambil langkah perluasan Digipay," tukas Syafriadi. 

Ke depan, Kanwil DJPb Kalsel akan melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas koperasi dan UMKM maupun Kadin agar dapat merekrut lebih banyak lagi UMKM menjadi vendor Digipay.

Baca juga: Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah

Baca juga: Cek Harga Resmi Terbaru Rumah Tapak Subsidi 2023-2024 Wilayah Kalimantan, Kini Jadi Rp182 Juta

Sekaligus, meningkatkan sinergi dengan satuan kerja dan perbankan, melakukan sosialisasi, focus group discussion, bimbingan teknis, maupun pendampingan langsung dalam bertransaksi, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. 

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat memperluas implementasi Digipay sehingga dapat menciptakan budaya cashless society pada belanja pemerintah di Kalimantan Selatan.

Serta, memberikan dukungan penuh bagi sektor UMKM untuk mengembangkan usaha, menaikkan kelas, serta dapat bertransformasi secara digital.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)