Rencana Belanja di APBD Perubahan Tinggi, Ketua DPRD Kotabaru Khawatir Divisit Anggaran

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan analis pagu di APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Angka ini ada kenaikan dari APBD murni.

Menurut Syairi, kenaikan analis pagu APBD perubahan sebagaimana disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA & PPAS, Sabtu (5/8/2023).

Menyusul adanya kenaikan itu, dipastikan Syairi, di APBD perubahan tahun 2023 akan ada program-program baru yang mungkin disampaikan oleh pihak eksekutif.

Dari pagu Rp 2,2 triliun lebih, sementara estimasi belanja yang disampaikan sebesar Rp 2,7 triliun. Ada ring yang cukup lebar antara proyeksi pendapatan di APBD perubahan Rp 2,2 trilun lebih dengan rencana belaja Rp 2,7 triliun.

Baca juga: Saka Bhayangkara Polres HSU Kembali Prestasi, Pertahankan Gelar Juara Umum Pertikarada Kalsel

Baca juga: Ratusan Murid SD Antusias Ikuti Seleksi Polisi Cilik Banua Polres HSU, Tumbuhkan Percaya Diri

Dengan selisih sekitar Rp 500 miliar, antara pagu APBD perubahan Rp 2,2 triliun dengan estimasi belanja sebesar Rp 2,7 triliun.

Untuk itu Syairi akan melihat lagi saat dipembahasan, apakah rasional atau tidak. Sebab dikhawatirkan, ketika belanja terlalu tinggi sementara pendapatan tidak maksimal diakhir tahun dikhawatirkan terjadi divisit anggaran.

"Ini akan kita jaga nanti pada saat pembahasan Banggar, tentu akan kami dalami," kata Syairi, Sabtu (5/8/2023).

Selain melihat program apa saja yang membuat belanja disampaikan begitu tinggi. Sehingga perlu disesuaikan dengan RPJMD 2012-2026 yang dibuat Pemerintah Daerah.

Inventarisasi itu, sambung dia, agar diketahui target apa yang sudah tercapai di dalam RPJMD. Jika masih dibiayai, maka akan jadi pertimbangan pihaknya di Dewan.

Sebaliknya target yang belum tercapai harus jadi prioritas untuk dipenuhi. Termasuk di APBD di tahun 2024.

Baca juga: Dua Rekrutan Terobosan Klopp untuk Akhir yang Realistis di Bursa Transfer Liverpool

"Taruhlah, kita akan lihat dari sisi pariwisata, pendidikan, kesehatan termasuk infrastruktur mana yang lebih tinggi. Kalau memang sudah terpenuhi geser ke prioritas lain yang diutamakan," terang Syairi.

Disinggung potensi divisit, masih menurut Syairi, langkah akan diambil dewan, pertama memastikan proyeksi pendapatan, selain menyisir belanja yang ditawarkan ke DPRD.

"Saat pembahasan dengan TPAD, bila tidak memungkinkan terjangkau di Rp 2,7 triliun otomatis kita akan kurangi. Makanya itu tadi kita lihat RPJMD-nya target yang mana belum tercapai. Kalau sudah tercapai ini yang dikurangi," pungkas Syairi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotabaru H Akhmad Rivai yang diminta tanggapannya, mengatakan belanja di APBD perubahan sebesar Rp 2,7 triliun dibanding pagu APBD perubahan yang hanya sebesar Rp 2,2 triliun diperkirakannya tidak mungkin terjadi.

Sebaliknya terjadinya divisit anggaran, ucap Rivai, akan terbuka lebar. Untuk itu, ia pun selaras dengan disampaikan Ketua DPRD yang akan mengevaluasi lagi rencana belanja tersebut.

"Menyesuaikan dengan pendapatan yang ada. Terutama belanja fisik," jelasnya.

Pun kadang-kadang belanja fisik dengan waktu tiga bulan mustahil diselesaikan. Belum lagi masa lelang minimal satu bulan. "Belum bekerja fisiknya. Ya, kita yang rasional aja lah," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Helriansyah).