Perkuat Layanan Air Bersih Bagi Masyarakat, Petinggi DPRD Kabupaten Tala Minta Eksekutif Lebih Fokus

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat vital. Karenanya, penguatan pelayanan harus terus dilakukan.

Hal tersebut menjadi atensi khusus petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Apalagi pimpinan DPRD Tanahlaut pada Kamis pekan tadi juga telah mengikuti undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) workshop NUWSP (National Urban Water Supply Prorject) di Bali,

Diketahui, NUWSP adalah program nasional untuk mendukung pembangunan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan efektif.

Data dihimpun, Rabu (9/7/2023), NUWSP juga telah hadir di Kabupaten Tala. Pembangunan reservoar dan perpipaan telah tuntas terbangun/terpasang pada akhir 2022.

Reservoar tersebut dibangun di lingkungan Kantor PT Air Minum Berkah Banua (dulu PDAM) di kawasan Jalan A Syairani, Kota Pelaihari. Letaknya, di sisi kiri belakang bangunan kantor setempat.

"Kita mau ke depan pemerintah daerah bisa lebih konsentrasi pada upaya meningkatkan pelayanan air bersih," ucap Ketua DPRD Tala Muslimin, SE.

Ia menilai selama ini pemerintah daerah belum all out menangani air bersih.

Karena itu, ke depan, perlu lebih diperkuat lagi melalui program kegiatan yang dapat secara signifikan memperluas dan memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat.

Terlebih, sebut Muslimin, Kabupaten Tala telah mendapatkan bantuan NUWSP dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar, yakni sekitar Rp 37 miliar. "Ini paling besar dibanding NUWSP di daerah lainnya di negeri ini," tandasnya.

Karena itu, dirinya berharap hadirnya NUWSP dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Terutama di wiayah perkotaan, karena sasaran program tersebut memang untuk masyarakat di wilayah kota.

Ia menuturkan, workshop NUWSP di Bali tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengundang 52 daerah di Indonesia. Pihak yang diundang, yakni Bupati dan Ketua DPRD.

"Tapi kemarin itu dari pihak Pemkab Tala tidak ada yang hadir. Sebenarnya, jika bupati berhalangan, bisa mewakilkan kepada wakil bupati atau sekda," tandasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menegaskan, inti workshop NUWSP adalah mengingatkan pemangku kebijakan di tiap daerah betapa pentingnya penyediaan air bersih secara memadai bagi masyarakat.

Terlebih, pemerintah pusat menargetkan pada 2045 mendatang seluruh masyarakat di negeri ini sudah harus terlayani air bersih secara menyeluruh atau 100 persen.