Demo di DPRD Kalsel, Para Driver Ojol Sorot Tarif di SK Gubernur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0184/KUL/2023 menjadi sorotan massa aksi unjuk rasa driver ojek online (ojol) di Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (15/8/2023).

Sebab, SK yang mengatur tarif batas bawah dan batas atas angkutan sewa khusus di Provinsi Kalsel itu dinilai tak berpihak pada pengemudi.

SK yang terbit pada 2 Maret 2023 tersebut dianggap tidak banyak melibatkan para pengemudi ojek online.

“Tak ada sosialisasi terkait SK ini, tiba-tiba terbit saja,” kata perwakilan Driver Online Kalsel Bersatu, Joni saat audiensi.

Baca juga: BREAKING NEWS : Hari Ini Driver Ojol Gelar Demo, Jalan Lambung Mangkurat ke DPRD Kalsel Ditutup

Baca juga: Demo di Gedung DPRD Kalsel, Driver Ojol  : Biaya Tambal Ban Saja Rp 25 Ribu

Oleh karena itu, Joni mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan para pengemudi ojek online.

“Padahal kami ini merupakan orang-orang yang mengurangi angka pengangguran di Kalsel,” ujarnya.

Joni menyebut keinginan para pengemudi ojek online sederhana. Tak perlu merevisi besaran tarif batas atas dan bawah sewa khusus.

Angka tarif tetap sesuai SK lama. Pemprov hanya perlu memberi penegasan bahwa nilai tersebut sudah pendapatan bersih, alias tak termasuk potongan dari aplikator.

Baca juga: Kenakan Pakaian Ojek Online, Rampok Beraksi di Minimarket di Bogor, Kasir Diancam Pakai Golok

“Bayangkan saja, untuk sekali jalan misalnya, ada potongan 20 persen dari aplikator, ditambah lagi potongan jasa pelayanan yang bisa sampai Rp 8 ribu, sisa berapa lagi penghasilan kita,” tuturnya.

Dalam audiensi turut hadir Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Kalsel Muhriadi, dan perwakilan Dinas Kominfo Kalsel.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)