Awal Seleksi Caleg

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPR RI pada 19-23 Agustus 2023.

Dengan publikasi di berbagai media, siapapun warga negara Indonesia yang berkepentingan bisa membaca, melihat, mencermati siapa nama-nama bakal calon yang masuk dalam DCS.

Dan dalam tahapan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan

terhadap calon sementara anggota DPRD dan DPR RI yang tercantum dalam DCS.

Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi bakal calon disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU.

Jadi sebelum nanti masyarakat berpartisipasi di bilik suara pada 14 Februari 2024, Anda bisa terlebih dahulu meneliti dan menelisik calon wakil rakyat yang nanti akan mewakili di parlemen.

Banyak sisi yang bisa dikupas dari sang calon.

Dan, Anda pun bisa memberikan berbagai tanggapan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Tapi, ada yang menarik.

Nantinya, aduan atau tanggapan mengenai kasus dugaan korupsi yang menyangkut calon wakil rakyat ini kemungkinan tak bisa ditindaklanjuti. Mengapa?

Kejaksaan Agung telah membuat kebijakan menunda seluruh proses pemeriksaan para Capres-Cawapres, caleg, serta calon kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi hingga Pemilu 2024 selesai.

Keputusan tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam memorandumnya, pada Minggu (20/8/2023).

Ia meminta penundaan dilakukan di seluruh kasus, baik di tahap penyelidikan maupun yang sudah penyidikan.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.

Di satu sisi hal ini untuk mencegah kegaduhan atau saling serang dari calon ataupun pendukugnnya.

Namun di sisi lain, artinya akan sulit memfilter calon yang benar-benar bersih dari korupsi.

Bila kasus dugaan korupsi kemungkinan tak bisa ditindaklanjuti, apakah kemudian kita diam saja? Tentu tidak.

Kita ingin memiliki wakil yang lurus, benar-benar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi selain administratif, saatnya masyarakat bersifat aktif untuk melaporkan sepak terjang calon anggota legislatif.

Persoalan moral, sebagaimana beberapa waktu lalu anggota DPRD yang tepergok main slot judi, membuka website porno, atau keluarganya bersikap arogan dan memanfaatkan fasilitas negara secara tidak semestinya, juga bisa menjadi catatan.

Jadi, ditunggu laporan aktif dari masyarakat yang tentunya disertai bukti dan bukan fitnah atau kampanye negatif.

(Banjarmasinpost.co.id/*)