Demokrat Sebut Anies Baswedan Dipaksa Pilih Cak Imin Jadi Cawapres

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya kabar mengejutkan datang dari kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Bahkan, santer terjadi perbedaan pendapat serta pilihan atar anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut bacapres, Anies Baswedan dipaksa menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Harsya mengatakan, kronologi berawal ketika Tim 8 bersama anggota KPP mendesak agar cawapres Anies segera diumumkan.

Adapun satu di antara alasannya lantaran elektabilitas Anies yang dianggap terus mengalami kemerosotan.

"Mendengarkan pernyataan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," katanya, Kamis (31/8/2023).

Kemudian, Harsya menyebut, Anies dan Tim 8 telah merencanakan jadwal untuk deklarasi cawapres.

Namun, deklarasi tersebut tidak kunjung terealisasi lantaran diduga ada pengaruh Surya Paloh, sehingga mengakibatkan Anies patuh terhadapnya.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," jelas Harsya.

Padahal, di sisi lain, Harsya mengatakan jadwal deklarasi cawapres Anies telah dikomunikasikan ke masing-masing ketua umum anggota KPP dari rentang 24-26 Agustus 2023.

Bahkan, Surya Paloh pun memutuskan terkait waktu deklarasi cawapres Anies diserahkan ke Tim 8.

Sementara, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf justru meminta agar deklarasi cawapres Anies dipercepat.

Harsya mengatakan, Jumat (25/6/2023), Anies telah menentukan cawapres pilihannya lewat surat yang ditulis tangan dan ditandatangani olehnya.

Adapun surat tersebut berisi terkait ketersediaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Anies.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulis tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."