Kebakaran Lahan

Kalimantan Sumbang Areal Terbesar Karhutla, 97.962 Hektare Lahan di Kalsel Terbakar

Madani berkelanjutan kebakaran hutan dan lahan (Karhuta) menyebutkan luasan lahan yang terbakar pada Karhuta tahun ini capai 800.000 hektare

Editor: Irfani Rahman
BANJARMASINPOST.CO.ID/MUHAMMAD RAHMADI
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, ikut memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Guntung Damar, dekat Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

BANJARMASINPOST.CO.ID –Kabut asap saat ini menyelimuti beberapa provinsi di Indonesia. Ini tak lepas dari adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.

Bahkan Karhutla kali ini dinilai semakin parah dan lebih besar dari tahun lalu atau 2022.

Ini terlihat dari luasan areal Karhuta saat ini. Pulau Kalimantan bahkan disebut salah satu areal terbesar yang mengalami kebakaran lahan tahun ini.

Pada Januari hingga September 2023, total area indikatif terbakar mencapai 800.000 hektare menurut Madani Berkelanjutan.

Madani Berkelanjutan menyebutkan, total area indikatif terbakar tersebut empat kali lipat lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Menurut laporan lembaga tersebut, total luasan karhutla pada 2022 yakni sebesar 204.000 hektare.

Baca juga: Info Cuaca Bandung dan 32 Kota Indonesia 15 Oktober 2023, Siapkan Masker Palembang dan Banjarmasin

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Sabtu 14 Oktober 2023, Tetap Waspada Jabar dan DKI Jakarta, Cek Kalsel

Area indikatif terbakar merupakan metode yang dikembangkan Madani Berkelanjutan dengan tingkat akurasi mencapai 90 persen.

Metode area indikatif terbakar memprediksi luasan area yang diduga terbakar melalui simulasi data secara near real time.

Dari total area indikatif terbakar, Pulau Kalimantan menjadi kawasan dengan luasan karhutla terbesar mencapai lebih dari 385.466 hektare.

Tiga provinsi di Kalimanan mengalami karhutla hebat. Luas area indikatif terbakar di Provinsi Kalimantan Barat 154.167 hektare, Provinsi Kalimantan Tengah 133.337 hektare, dan Kalimantan Selatan 97.962 hektare.

Di sisi lain, tahun ini luas area indikatif terbakar di ekosistem gambut mencapai tingkat tertingginya pada September yang mencapai 167.286 hektare.

Madani Berkelanjutan melaporkan, karhutla di ekosistem gambut pada September meluas hingga hampir mencapai 30 persen dari total area yang terbakar dari Januari hingga September tahun ini.

Sementara itu, area indikatif terbakar di kawasan konsesi pada Januari hingga September adalah seluas 282.466 hektare.

Di kawasan konsesi yang tidak tumpang tindih, area indikatif terbakar terluas ditumukan di izin sawit serta minyak dan gas (migas).

Di area konsesi sawit, area indikatif terbakar dilaporkan seluas 98.410 hektare. Sedangkan di area konsesi migas luas karhutla 91.875 hektare.

“Madani Menyerukan pemerintah untuk mempercepat review izin secara partisipatif dan melakukan langkah mitigasi berbasis lanskap,” tulis Madani Berkelanjutan di situs web-nya.

Baca juga: Promo Alfamart Minggu 15 Oktober 2023, Mamy Poko Pants Standar M20 Rp41.900, Bertabur Produk Gratis

Baca juga: Link Cek Administrasi Seleksi CPNS 2023, Lengkap Dari Kemenkumham hingga Kemenag

Segel lahan

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan telah menyegel 39 lokasi karhutla sepanjang tahun 2023 di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, lokasi-lokasi yang disegel berada di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa provinsi lainnya.

Lokasi yang disegel terdiri atas lahan konsesi yang dimiliki beberapa perusahaan. Selain itu ada yang masih didalami kepemilikan lahannya.

“Ada 39 lokasi yang dilakukan penyegelan, 29 lokasi di antaranya lahan konsesi dan 10 lokasi masih didalami pemiliknya. Sampai saat ini masih dalam proses,” ujarnya di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/10/2023), sebagaimana dilansir Antara.

Dia menuturkan, pihaknya terus melakukan pemantauan titik api yang terus meluas di beberapa provinsi dengan menerjunkan tim pengawas di lokasi tersebut.

“Kami terus melakukan upaya pengawasan hotspot (titik panas) di lokasi yang terbakar. Kami memantau hotspot agar tidak semakin meluas,” tuturnya.

Ridho menjelaskan, penyegelan di 39 lokasi itu merupakan langkah awal proses penegakan hukum yang diambil KLHK.

Penegakan hukum yang diberikan berupa penyegelan, sanksi administratif, menerapkan pidana tambahan, dan penegakan hukum perdata.

Sumber : Kompas.com

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved