Menyiapkan Daerah Penyangga IKN Nusantara

Oleh: Sigid Mulyadi, S.E., M.M Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - SALAH satu agenda prioritas nasional pemerintah dalam jangka panjang adalah pembangunan IKN Nusantara.

Pemindahan ibu kota tersebut telah memiliki dasar hukum dan diamanatkan oleh UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan target ekonomi 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Pemerintah meyakini pembangunan IKN akan memberikan berbagai manfaat, antara lain akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI; mendorong pemerataan pembangunan kawasan timur; mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris; dan mengurangi beban Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek.

Mengutip pemberitaan berbagai media, pada saat kunjungan ke kawasan pembangunan IKN (22/9/2023), Presiden Jokowi menyatakan progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen.

Berita Detik.com (2/10/2023), menyebut progres pembangunan proyek empat gedung Kemenko di IKN telah mencapai 20 persen.

Ditargetkan proyek tersebut bisa selesai pada Juni 2024, sehingga pada Agustus 2024 sudah bisa menampung 12 ribu ASN.

Terkait pemindahan ASN, beberapa waktu lalu, Menpan-RB mengungkapkan bahwa pada Juli 2024 akan ada 1.800 ASN yang dipindahkan ke IKN.

Pemindahan itu disesuaikan dengan jumlah ketersediaan rumah susun yang telah dibangun.

Dalam sambutannya di pembukaan Rakernas Korpri (3/10/2023), Presiden Jokowi menyebut pemerintah sudah menyiapkan insentif dan berbagai fasilitas bagi ASN yang dipindah ke IKN.

Berdasarkan informasi progres pembangunan IKN dan rencana pemindahan ASN di atas, setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN. Dan kedua, bahwa IKN Nusantara sudah ada di depan mata.

Merujuk Ibu Kota Jakarta yang selama ini dipasok pangan dan tenaga kerja dari berbagai daerah sekitar, maka hal yang sama terjadi di IKN.

Dalam konteks ini, kebutuhan IKN tersebut dapat menjadi peluang emas dan pemicu peningkatan perekonomian daerah sekitar, seperti daerah-daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Peningkatan Sektor Pertanian