Jadwal Putusan MKMK Soal Laporan Etik Hakim MK, Jimly: Sebelum Tenggat Pengusulan Cawapres Pengganti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Soal dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dijadwalkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan diputuskan paling lambat Selasa (7/11/2023).

Hal tersebut dibenarkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, pihaknya mengatakan putusan laporan kode etik tersebut sudah dipercepat.

Jika pada putusan itu Anwar Usman terbukti bersalah soal pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang dianggap terdapat pelanggaran etik di dalamnya, maka akan ada revisi regulasi batas usia capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024.

Baca juga: Ribuan Pelari Siap Ikut Arutmin Borneo Run Kalimantan Selatan 2023, tema Getting Stronger Together

Baca juga: Info Cuaca Ekstrem BMKG 31 Oktober 2023, Kalsel Diguyur Hujan, Cek Jambi dan Banten

Ini berarti putusan tersebut akan dibacakan sehari sebelum batas waktu pengusulan penggantian bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dikutip dari laman resmi KPU, pengusulan nama capres dan cawapres dimulai 26 Oktober sampai 8 November 2023.

Jimly mengatakan, putusan tersebut dipercepat agar tidak melebihi tenggat pengusulan nama capres-cawapres tersebut.

Hal itu, kata Jimly, berdasarkan permintaan dari pelapor.

"Kami mendiskusikannya (permintaan pelapor), kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7."

"kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023), dikutip Facebook Tribunnews.com.

Menurut Jimly hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan ini sengaja dibuat molor atau lama.

Sejatinya, MKMK akan bekerja selama satu bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai 24 November 2023.

"Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya, ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin, padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya."

Ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan," ujar Jimly,

Meski putusan tersebut dibacakan lebih cepat, Jimly memastikan MKMK akan tetap bekerja dengan teliti dan cermat.

Adapun laporan dugaan pelanggaran etik ini buntut MK yang mengabulkan gugatan usia capres-cawapres.

Dalam putusannya, MK menambahkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah melalui pemilu.

Hal ini diputuskan MK dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres-cawapres perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digelar Senin (16/10/2023).

Putusan ini dianggap sebagai 'karpet merah' bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang kini berusia 36 tahun untuk mencalonkan wakil presiden.

Baca juga: Raffi Ahmad Hemat Rp 10 M, RANS FC Saingi Persib dan Bawahi PSIS, Persija, Barito Putera di Liga 1

Anwar Usman Disidang Pertama

MKMK akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim MK mulai, Selasa (31/10/2023) hari ini.

Jimly mengatakan, Ketua MK Anwar Usman mendapat giliran pertama untuk dihadirkan dalam sidang.

Sidang tersebut akan dilakukan secara tertutup.

"Besok (hari ini) itu, Pak Anwar Usman, tapi itu malam. Kalau yang malam dengan hakim Anwar Usman, itu (sidang) tertutup," kata Jimly.

Tak hanya Anwar Usman, Jimly mengungkapkan, kemungkinan MKMK juga akan menggelar sidang terhadap hakim konstitusi Saldi Isra, nanti malam.

Meski demikian, Jimly belum bisa memastikan soal kehadiran Saldi Isra dalam sidang tersebut.

Adapun ia memastikan semua hakim akan dihadirkan dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik.

Jumlah hakim terlapor yang dipanggil menghadiri sidang disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Ia menegaskan, agenda sidang yang menghadirkan hakim konstitusi tidak digelar secara terbuka untuk umum.

Sebab, Jimly menjelaskan, hal itu terkait ketentuan sidang untuk hakim yang sudah diatur dalam Peraturan MK (PMK).

Meski demikian, sidang beragendakan pemeriksaan pelapor dilakukan secara terbuka.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Laporan Etik Hakim MK Selesai 7 November, Sehari Sebelum Batas Pengusulan Capres-Cawapres Pengganti