Bawaslu Kalsel Akan Panggil Kadisdikbud, Gubernur: ASN Harus Netral

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan memastikan video dugaan kampanye Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel Muhammadun yang beredar di media sosial akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Ada atau tidak laporan, akan kami proses lebih lanjut, dengan serangkaian mekanisme, termasuk pemanggilan pihak terkait,” kata Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono usai sosialisasi netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (7/11).

ASN yang kedapatan tidak netral atau bahkan terang-terangan mengampanyekan peserta Pemilu 2024 diancam sederet sanksi. Aries mengatakan sanksi diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menpan-RB, Ketua Bawaslu RI, Komisi ASN dan Kepala BKN.

“Pelanggaran netralitas ASN dibagi jadi dua kategori, yaitu pelanggaran kode etik dan disiplin, dengan sanksi sesuai tingkat keseriusan pelanggaran,” beber Aries.

Sesuai Peraturan Pemerintah (P) Nomor 42/2004, pelanggaran kode etik meliputi berbagai tindakan seperti pemasangan baliho, sosialisasi di media sosial, hingga dukungan aktif pada kampanye, yang semua diatur dengan sanksi moral baik secara tertutup maupun terbuka.

Sedangkan pelanggaran disiplin, sesuai PP Nomor 94/2021 dan UU Nomor 5/2014, menyebutkan kasus yang lebih serius seperti keikutsertaan dalam kampanye atau keberpihakan terhadap calon tertentu akan dihadapkan pada sanksi yang lebih berat, termasuk penurunan atau pembebasan dari jabatan, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Video berawal dari unggahan di Kanal Youtube Infokom SMKN 3 Banjarmasin berjudul [LIVE] : Job Fair 2023 SMKN 3 Banjarmasin.

Pada video berdurasi 1 jam 52 menit 41 detik itu, Muhammadun sempat dua kali menyebutkan Partai Golkar.

Pertama, dia menyamakan SMKN 3 Banjarmasin dengan Partai Golkar yang berusia 59 tahun. Berselang beberapa menit, Muhammadun menyatakan kaus berwarna kuning yang dipakainya identik dengan Golkar.

Bahkan, Muhammadun menyerukan ajakan untuk menyoblos Golkar pada Pemilu 14 Februari 2024. “Bapak Golkar, maka dari itu 14 Februari cucuklah [cobloslah] Golkar,” ujarnya.

“Biar ada Bawaslu kada [tidak] takut bapak. Karena Bapak sayang Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sayang Bapak, guru-guru dan murid harus sayang Bapak juga,” tambahnya.

Setelah potongan video itu beredar di instagram, unggahan penuh live streaming acara Job Fair 2023 SMKN 3 Banjarmasin mendadak hilang. Selasa (7/11), tidak ada lagi bagian Muhammadun saat menyampaikan sambutan.

Dikonfirmasi usai sosialisasi netralitas ASN di Gedung Idham Chalid, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Roy Rizali Anwar tidak mau berkomentar. “Tidak ada wawancara, tidak ada wawancara,” ucapnya, sambil berjalan ke luar gedung.

Dalam acara tersebut, Roy juga membacakan sambutan Gubernur H Sahbirin Noor. Gubernur meminta ASN netral. “Ada aturan yang harus diperhatikan, khususnya berkaitan dengan netralitas. Jangan sampai ada ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang melanggar aturan Pemilu dan Pilkada,” kata Sahbirin.

Dalam suratnya, gubernur menginstruksikan Kepala Bakesbangpol Kalsel untuk membuat surat edaran ke seluruh SKPD mengenai perilaku yang tidak boleh dilakukan ASN serta sanksi apabila melanggar netralitas.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Dinansyah memastikan ASN yang melakukan kampanye bakal ditindak sesuai aturan. “Akan kami tindak sesuai bukti laporan dan akan meneruskan ke majelis hukuman disiplin,” katanya, Selasa.

Kepala SMKN 3 Banjarmasin Ali Muksin akhirnya buka suara soal video tersebut. Dia menyatakan Kadisdikbud Kalsel diundang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara job fair pada 6-7 November 2023. Kegiatan ini dikemas dengan perayaan HUT sekolah.

“Terkait isi sambutan dari beliau, kami tidak mengetahui sebelumnya. Kapasitas kami hanya sebatas mengundang,” katanya, Selasa.

Ali menegaskan SMKN 3 Banjarmasin bersikap netral dalam Pemilu 2024. Guru hingga murid yang sudah memiliki hak suara dibebaskan menentukan pilihan namun dilarang berpolitik praktis. Terlebih membawa atribut sekolah.

Video juga mendapat sorotan mantan Ketua Bawaslu Kalsel Mahyuni. Dia meminta Bawaslu Kalsel mengusutnya. “Harus diusut sampai tuntas, terlihat jelas terang benderang. Tinggal kemampuan, keberanian dan profesionalitas Bawaslu saja lagi menyelesaikan hal ini,” tekannya.

“Harapannya Bawaslu Kalsel jangan sampai ketinggalan momentum persoalan ini, karena dalam penangan pelanggaran pemilu ada masa waktu kadaluarsanya,” kata dosen FISIP ULM ini mengingatkan.

Hingga Selasa malam, BPost berusaha mengonfirmasi kepada Muhammadun. Namun telepon selulernya belum berhasil dihubungi. Dia juga tak tampak pada dua acara pemprov yakni sosialisasi netralitas ASN dan Gala Dinner Kiram Arts Festival di Mahligai Pancasila Banjarmasin. Padahal, Kiram Arts Festival merupakan kegiatan Disdikbud Kalsel. (msr)