Jawaban Anies Baswedan Soal Nasib IKN Jika Terpilih Jadi Presiden

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anies Rasyid Baswedan menjawab pertanyaan nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Calon presiden nomor urut 1 itu menyatakan bahwa IKN sudah tercantum dalam Undang-undang.

“IKN sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Artinya, sudah jelas,” ujarnya, saat berdialog dengan ratusan kalangan milenial, di Wetlands Square Banjarmasin, Selasa (5/12/2023).

Meski begitu, Anies mengkritik terkait alokasi anggaran ratusan triliun rupiah terhadap rencana pembangunan IKM tersebut.

Baca juga: Satu Respon Terdakwa Pembunuhan di Komplek Taekwondo Banjarmasin saat Divonis 12 Tahun Penjara

Baca juga: Bawa Sabu Seberat 14 Kg, Pasutri di Banjarmasin Ini Diciduk Subdit III Ditresnakoba Polda Kalsel

Sebab, duit sebanyak itu akan digunakan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di IKN.

Menurutnya, alokasi anggaran IKN mending dialihkan ke sektor lain yang lebih urgen dan berdampak langsung kepada masyarakat. Satu di antaranya terkait kesejahteraan kaum guru honorer.

Anies menyebut banyak guru honorer yang belum diangkat akibat kekurangan anggaran.

“Bagaimana kita menjelaskan kepada guru-guru yang tidak diangkat karena kekurangan anggaran. Tapi pada saat bersamaan, kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden,” tuturnya.

“Jadi ini bukan soal IKN-nya, tapi soal anggarannya ini mau dikerjakannya kapan,” tambahnya.

Beberapa waktu terakhir, wacana agar IKN tetap di Jakarta kencang disuarakan parpol Koalisi Indonesia Perubahan untuk Perbaikan (KIPP).

Utamanya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, jargon “PKS Menang, Jakarta Tetap Ibu Kota” bertebaran dalam kampanye PKS.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)