Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PKN Kelas 9 SMP/MTs Kurikulum Merdeka, Soal Uji Kompetensi Bab 2 Halaman 46

Berikut kunci jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 9 SMP kurikulum merdeka, soal halaman 46.

Penulis: Danti Ayu Sekarini | Editor: Mariana
Disdik HSS untuk Banjarmasinpost.co.id
Siswa SMPN 1 Daha Barat, Hulu Sungai Selatan kembali masuk sekolah dan belajar tatap muka, Senin (9/10/2023). Sebelumnya, siswa belajar jarak jauh sejak Selasa 3 Oktober 2023 akibat kabut asap tebal menyelimuti wilayah lahan rawa tersebut. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kunci jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 9 SMP kurikulum merdeka, soal halaman 46.

Kunci jawaban PKN kelas 9 SMP halaman 46 akan membahas materi tentang tugas Uji Kompetensi Bab 2.

Kunci jawaban ini diharapkan bisa membantu siswa dan pendamping mengerjakan latihan halaman 46 Kurikulum Merdeka sesuai dengan buku PKN kelas 9 SMP.

Baca juga: Rangkuman Agenda Kampanye Capres Hari Ini: Anies, Prabowo, dan Ganjar Kunjungi Tempat Berikut

Baca juga: Update Harga Emas Perhiasan 99 di Banjarmasin Selasa 19 Desember 2023, Cek Antam dan UBS

Diharapkan siswa bisa mencari jawaban sendiri dari setiap soal yang disajikan.

Kunci Jawaban PKN Kurikulum Merdeka kelas 9 SMP Halaman 46.

1. Di Indonesia banyak sekali aturan-aturan yang diciptakan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, tidak sedikit masyarakat bahkan hingga penyelenggara Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Seperti contoh, banyaknya pengendara yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas, adanya kriminialitas di tengah masyarakat, hingga perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Apakah masih terdapat kekurangan dari berbagai aturan tersebut sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran? Dan bagaimana meningkatkan kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan yang ada di tengah masyarakat?

Jawaban :

Alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah karena perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memberikan celah hukum untuk para pelanggar. Selain itu, struktur sosial dan politik yang timpang menyebabkan seseorang dengan mudahnya melanggar hukum.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah dengan menata sistem hukum secara menyeluruh.

2. Dalam berbagai lingkungan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat aturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Namun, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan mendesak, seperti contoh naik kendaraan roda dua tetapi tidak mengenakan helm karena rumah dekat. Bagaimana jika kalian dalam posisi demikian? Apa yang harus dikedepankan?

Baca juga: Dideportasi dari Prancis, Chef Renatta Juri MasterChef Indonesia Ungkap Kisah Pilu Bekerja di Paris

Jawaban :

Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ketika berada dalam situasi harus melanggar aturan, yaitu:

- Mempertimbangkan keselamatan kemanusiaan sebagai satu prioritas yang utama. Jika melibatkan risiko bagi keselamatan, maka lebih baik tetap mematuhi aturan.

- Sebisa mungkin mencari alternatif lain yang bisa memenuhi tujuan mendesak tersebut tanpa harus melanggar aturan. Misalnya, lebih baik berjalan kaki jika memang jaraknya dekat tetapi tidak mau memakai helm.

- Jika harus melanggar aturan maka bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut adalah suatu keharusan.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved