Ini Pesan MUI Kalsel Soal Modus Baru Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Melalui Kegiatan Keagamaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang Pemilu 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan mewanti-wanti pengurus masjid agar menjamin rumah ibadah bebas dari unsur kampanye.

Bukan tanpa alasan. Sekretaris MUI Kalsel, Nasrullah AR mengendus modus baru kecurangan pemilu yang dikemas dalam kegiatan keagamaan.

Dia mengambil contoh fenomena politik uang atau money politic yang terselip pada kegiatan salat hajat berjamaah.

“Dengan alasan sembahyang hajat, lalu membagi uang, dan kemudian momentumnya adalah pemilu. Ini penyalahgunaan terhadap tempat ibadah,” ungkapnya, saat dialog bersama Bawaslu Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Takut Rumahnya Roboh Dihantam Puing Reruntuhan, Ibu dan Anak di Tuhuran HSU Langsung Mengungsi

Baca juga: Apel Gelar Pasukan Pengamanan Nataru, Polda Kalsel Kerahkan 2.453 Personel

Nasrullah mengakui, memang perlu ada upaya untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi pada Pemilu.

Namun menurutnya, cara yang dilakukan harus benar. Bukan malah melanggar aturan.

“Kita jangan memberikan pelajaran dengan money politic. Apapun bahasanya, entah memberi paket atau semacamnya, sama saja dengan membeli suara rakyat,” ujarnya.

Modus baru politik uang yang dikemas dalam kegiatan keagamaan juga diakui Bawaslu Kalsel.

Meski belum menemukan adanya kasus, Bawaslu tetap memberi atensi dan upaya pencegahan maksimal.

“Modus praktik kecurangan pemilu lebih cepat berkembang daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Makanya kita lebih mengedepankan upaya pencegahan,” kata Komisioner Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Budiono.

Di sisi lain, Bawaslu berharap para ulama khusus melalui MUI bisa menjadi contoh baik masyarakat.

Sebab, menurutnya, kehadiran ulama sangat berpengaruh di Kalsel.

Baca juga: Operasi Lilin Intan 2023,  Polres HSS Siagakan Posko Pengamanan di Depan MTQ dan Loksado

“Sebagian besar warga Kalsel itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan para ulama. Sehingga dengan menggandeng ulama, pengawasan partisipatif lebih meningkat dan ketergiuran warga akan politik uang semakin berkurang,” ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)