Tak Panaskan Suhu Politik

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEMPAT dilontarkan beberapa hari usai debat calon wakil presiden (cawapres), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan, Rabu (31/1).

Mahfud juga telah menyiapkan surat pengunduran diri yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/2) hari ini.

Pengumuman ini bisa menandai akhir dari perdebatan beberapa kalangan yang menilai Mahfud MD tak semestinya berada di kabinet, karena dalam beberapa kesempatan justru mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang saat ini dia ada di dalamnya.

Sebagaimana dalam debat Cawapres, Minggu (21/1) lalu, Mahfud menilai pembangunan akan berjalan dengan baik, seiring penegakan hukum yang tidak tumpul. Sementara di sisi lain tumpulnya hukum dinilai menjadi tanggung jawabnya juga yang harus diselesaikannya.

Mahfud MD juga mengkritik bahwa reformasi agraria yang dijalankan pemerintah saat ini tidak sesuai, padahal itu penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, dan mempersempit ruang gerak mafia tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mundur ke belakang, langkah ini mengingatkan pada mundurnya Susilo Bambang Yudhoyono dari posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati, 2004 silam. Saat itu SBY mundur di tengah persiapan pencalonan dirinya sebagai presiden.

Mundurnya SBY saat itu memanaskan hubungan keduanya, dan suhu politik. Tapi dalam konteks terkini, diharap mundurnya Mahfud MD tak memanaskan suasana, tetapi justru bisa memberi kepastian langkah politik masing-masing pihak dan menghindari saling curiga.

Satu hal yang pasti dari mundurnya Mahfud MD dalam konstelasi politik terkini yaitu, cawapres dari Ganjar Pranowo ini dengan leluasa biasa menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dia akan bebas, termasuk saat menyampaikan program kerja yang mungkin saja berbeda, karena sudah berada di luar sistem.

Selain itu di tengah pro dan kontra mengenai keterlibatan menteri aktif dalam pelaksanaan kampanye, langkah Mahfud bisa menjadi sindiran bagi yang lain. Meskipun, keterlibatan masing-masing pejabat pemetintah tersebut juga punya dasar dan alasan.

Pascamundurnya Mahfud MD, Presiden perlu segera mencari pengganti agar tidak menganggu proses koordinasi politik dan keamanan mengingat masa kritis pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

Dan untuk pencoblosan mendatang, tinggal kita tunggu di tanggal 14 Februari apakah langkah Mahfud ini juga berpengaruh pada elektabilitasnya. Pastinya apapun pilihan rakyat semoga yang terbaik bagi negeri ini. (*)