Pertemuan dengan Warga tak Temui Hasil, Pembakal Tabudarat Hulu HST Akhirnya Mengundurkan Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pembakal Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

Pengunduran diri Pembakal Tabudarat Hulu pun tertuang dalam surat pernyataan yang dibuatnya pada saat pertemuan dengan warga berlangsung.

Sebelumnya Pembakal Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat protes dari warganya

Warga menilai penjelasan Pembakal Tabudarat Hulu, Idrus Ansyari terkait penggunaan APBDes 2022-2023 tak bisa memuaskan masyarakat.

Pertemuan puluhan warga b

Baca juga: Melihat Peluang Dinasti Politik Sejumlah Pejabat di Kalsel pada Pemilu 2024

Baca juga: Petugas KPPS Desa Kayu Abang HSS Ini Pingsan dan Sakit Saat Perhitungan Suara, Petugas Lakukan Ini

Baca juga: Satpol PP Kota Banjarmasin Gelar Razia Cipta Kondisi Jelang Ramadhan, 25 Orang Terjaring

ersama Pembakal Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Selatan (LAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selama dua hari tidak ada titik temu. Sabtu, (24/02/2024).

Seperti diberitakan sebelumnua, pertemuan warga bersama Pembakal Tabudarat Hulu ini terkait kejelasan atau transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2023.

Meski sudah dijelaskan oleh Pembakal setempat, namun warga menilai tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. Alhasil, Pambakal Tabudarat Hulu, Iderus Ansyari bersedia mengundurkan diri.

Pengunduran diri Pembakal Tabudarat Hulu pun tertuang dalam surat pernyataan yang dibuatnya pada saat pertemuan itu berlangsung.

Surat pernyataan pengunduran diri juga lengkap dengan tanda tangan diatas materai atas nama Idrus Ansyari selaku yang membuat pernyataan dan Ketua BPD, Muhammad Masjudinnor dan wakilnya bersama lima saksi dari warga.

Adapun isi surat pernyataan pengunduran diri tersebut yakni dengan ini menyatakan dengan sebenarnya untuk mengundurkan diri dari jabatan selaku Pambakal Desa Tabudarat Hulu atas permintaan warga terhitung sejak surat pernyataan ini dibuat.

Warga Setempat, Abdul Kahar mengakui bahwa meskipun sudah ada surat pernyataan pengunduran diri tersebut, namun warga berharap ini sebagai langkah awal untuk perbaikan Desa ke Depan.

"Kita hanya ingin agar segala program-program yang berjalan lebih terbuka dan selalu melibatkan warga, baik pada saat perencanaan hingga pelaksanaan, " Jelasnya.

Abdul mengatakan sedangkan terkait proses pernyataan pengunduran diri Pambakal ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada BPD.

Terpisah, Camat Labuan Amas Selatan (LAS), H Aidi Rozain saat dikonfirmasi mengakui sudah mengetahui adanya pertemuan warga bersama Pambakal Tabudarat Hulu.

"Terkait pertemuan tersebut, pihak Kecamatan tidak menerima undangan dan pertemuan warga dengan Pambakal merupakan hal yang wajar, " Jelasnya.

Aidi mengatakan bahwa jika ada hasil pertemuan ditemukan permasalahan, segera ditindaklanjuti dari pihak Kecamatan sambil menunggu laporan dari pemerintah desa tersebut.

"Sedangkan informasi terkait pengunduran diri Pambakal, kita belum mengetahui secara pasti. Namun, apabila itu benar, pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi, tidak serta-merta langsung menghilang dan Desa berjalan tanpa ada pembakal," Jelasnya.

Ia mengatakan bahwa Pambakal diangkat dan disahkan melalui SK Bupati, berarti secara aturan pun akan diberhentikan pula melalui SK Bupati.

"Jika SK Bupati belum terbit, berarti yang bersangkutan masih sebagai Pambakal," jelasnya.

Transparasi

Sebelumya, puluhan warga Desa Tabudarat Hulu, Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU), mempertanyakan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada Pambakal (Kepala Desa) setempat. Sabtu, (24/02/2024).

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, puluhan warga yang hadir tersebut mempertanyakan transparansi penggunaan APBDes tahun 2022-2023 yang dinilai tidak jelas.

Warga pun mendesak Pambakal Tabudarat Hulu, Idrus Ansyari untuk memaparkan secara terbuka penggunaan anggaran APBDes.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Permusyawarata Desa (BPBD) Tabudarat Hulu, Masjudinnor dengan mempertemukan puluhan warga dengan Pambakal dan para aparat Desa setempat.

Tidak hanya itu, sejumlah warga pun mempertanyakan kinerja Pambakal yang saat ini berjalan bahkan warga menilai Pambakal dan BPD saat ini seakan pisah ranjang atau tidak harmonis.

Warga pun meminta dokumen APBDes 2022-2023 untuk dihadirkan dan dijelaskan realisasinya secara rinci karena mulai dari penyusunan hingga realisasi penggunaan dinilai minim dari keterlibatan warga.

Warga Setempat, Abdul Kahar kepada awak media mengatakan bahwa apabila tidak ada kejelasan dan memang ditemukan indikasi penyelewengan, maka permasalahan ini akan di bawa ke Kejaksaan dan Kepolisian.

"Warga justru mengancam akan membawa permasalahan ini ke Kejaksaan dan Kepolisian jika tidak ada pertanggungjawaban yang jelas," Jelasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Tabudarat Hulu, Masjuddinnor mengatakan bahwa masalah penyusunan APBDes ini memang dirumuskan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan dicermati oleh BPD.

"Setelah dilakukan penyusunan oleh Pemdes, BPD hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mencermati sehingga tidak maksimal, " Jelasnya.

Sementara itu, Pambakal Tabudarat Hulu, Idrus Ansyari mengakui mencoba untuk memenuhi permintaan warga dengan menjelaskan secara rinci penggunaan APBDes tahun 2023 yang telah lewat.

"Untuk penggunaan APBDes 2023 kita coba jelaskan serincinga, namun untuk dokumen APBDes 2022, kita masih mencarikan dokumennya, " jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).