Kadinkes Banjarmasin: Program Pengentasan Stunting Melibatkan Pihak Ketiga Bukan Pungli

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Saat ini sedang ramai disebut jika permintaan bantuan untuk penanganan stunting disebut pungutan liar.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, Helfian Noor mengatakan, semua bantuan baik itu dari ASN atau pihak luar semuanya masuk ke rekening Pengelola Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

"Tidak masuk ke rekening kadis atau ke rekening bendahara. Semuanya masuk ke sana. Memang ada rekening khusus," bebernya.

Dana yang masuk, disalurkan dalam bentuk makanan yang diserahkan setiap harinya ke masing-masing sasaran di kelurahan.

Ia menyebut di tingkat kelurahan, ada namanya inovasi Kelurahan Zero Stunting. Ada lima kelurahan yang jadi lokus untuk Zero stunting. Termasuk Kelurahan Antasan Besar.

Helfi menjelaskan, donasi dari ASN ini sifatnya sukarela. Ia berharap bantuan dari ASN ini akan memicu bantuan dari berbagai kalangan.

Menurutnya, stunting ini tidak hanya persoalan anak yang tidak bisa mendapatkan makanan bergizi. Tetapi banyak hal.

"Pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD atau APBN. Tapi semua pihak bisa ikut membantu," jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dr Tabiun Huda menegaskan program pengentasan stunting dengan melibatkan pihak ketiga bukan pungutan liar alias pungli.

Sebab mengacu dari program yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat, atau dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kemudian, masuk dalam program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting.

Tabiun menegaskan, tidak ada patokan nominal donasi dari program tersebut. Kemudian, juga tidak diwajibkan. "Semuanya hanya imbauan,” ujarnya.

Tabiun mengatakan, permasalahan stunting sangatlah kompleks. Maka harus ada kepedulian masyarakat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ada program ASN Kota Banjarmasin Peduli Stunting.

Ia menyebut, dengan adanya kepedulian, penanganan stunting pun bisa diselesaikan dengan cepat. "Baik itu pemerintah, ASN, masyarakat, hingga penggunaan dana CSR," pungkasnya.