Breaking News

Pemilu 2024

Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kalsel Terpilih pada Pemilu 2024, Nasdem Melejit, PDIP Hanya 3 Kursi

Hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan Partai Golkar kembali dominan di DPRD Kalsel, disusul Nasdem yang melejit, sementara PDIP 3 kursi saja

Penulis: Muhammad Syaiful Riki | Editor: Rahmadhani
Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki
Ilustrasi - Gedung DPRD Kalsel 

Golkar : 13 Kursi

Dewi Damayanti (dapil 1)
Mukarramah (dapil 2)
Syarifah Rugayah (dapil 2)
Achmad Maulana (dapil 3)
Hariyatie (dapil 4)
Atthaillah Hasbi (dapil 4)
Supian HK (dapil 5)
Halida Novia Sari (dapil 5)
Dewi Raisha Aprillia (dapil 5)
M Yani Helmi (dapil 6)
Burhanuddin (dapil 6)
Rahimullah (dapil 7)
Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (dapil 7)

NasDem : 10 kursi

Mustohir Arifin (dapil 1)
Ahmad Sarwani (dapil 2)
Mustaqimah (dapil 2)
Jahrian (dapil 3)
Kartoyo (dapil 4)
Iberahim Noor (dapil 4)
Hadi Hairil Hadi (dapil 5)
Umar Sadik (dapil 5)
Rudini Aidi Salman (dapil 6)
Gusti Miftahul Hotimah (dapil 7)
-
Gerindra : 7 kursi

Ilham Nor (dapil 1)
Jihan Hanifa (dapil 2)
Habib Yahya Assegaf (dapil 4)
Nor Fajri (dapil 5)
M Alpiya Rakhman (dapil 6)
Firmansyah (dapil 6)
Husni Fatahillah (dapil 7)
-
PAN : 6 kursi

Rais Ruhayat (dapil 1)
Habib Umar Assegaf (dapil 2)
Desi Oktavia Sari (dapil 4)
Habib Muhammad Zein Bahasyim (dapil 5)
Adrizal (dapil 6)
Agus Mulia Husin (dapil 7)
-
PKB : 6 kursi

Suripno Sumas (dapil 1)
Habib Farhan Husein (dapil 2)
Habib Musa Assegaf (dapil 4)
Hormansyah (dapil 5)
M. Yadi Mahendra Muhyin (dapil 6)
Dirham Zain (dapil 7)
-
PKS : 6 kursi

Mushaffa Zakir (dapil 1)
Habib Umar Hasan Alie Bahasyim (dapil 2)
Taufik Rahman (dapil 3)
Ardiansyah (dapil 4)
Firman Yusi (dapil 5)
Habib Hamid Bahasyim (dapil 7)
-
PDIP : 3 kursi

Rosehan Noor Bahri (dapil 1)
M Syaripuddin (dapil 6)
Zainudin (dapil 7)
-
Demokrat : 3 kursi

Bambang Yanto Permono (dapil 1)
Gusti Abidinsyah (dapil 2)
Yudistira Bayu Budjang (dapil 4)
-
PPP : 1 kursi

Sadam Husin Naparin (dapil 3)

Data: KPU

Catatan:

KPU RI memberi batas waktu selama tiga hari jika ada pihak yang keberatan dan ingin menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Seandainya tidak ada gugatan, maka penetapan telah dianggap sah.

(Muhammad Saiful Riki)

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved