Dukung Pengurangan Emisi GRK, Dishut Kalsel Gelar Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ 

Tercatat untuk tahun 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalsel seluas 138.865,87 ha yang sebagian besar berada di luar kawasan hutan.

“Hal ini menjadi titik tolak bagi kita semua untuk mengambilkan langkah-langkah perbaikan lingkungan yang konkrit dan meningkatkan upaya untuk mengendalikan/menurunkan dampak perubahan iklim di Banua yang kita cintai,” jelas Husnul.

Lebih lanjut Husnul menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Dana Result Based Payment (RBP) REDD+ untuk periode 2014-2016 Green Climate Fund Output 2, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan alokasi dana sebesar USD 3.459.298.

Hal ini adalah amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab agar kedepan Kalsel bisa mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional untuk mendapatkan dana RBP REDD+ secara mandiri, pungkasnya.

Husnul juga berpesan kepada Pokja REDD+ Provinsi Kalsel agar penggunaan dana tersebut fokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Kalsel memiliki potensi dan modalitas penting untuk implementasi REDD+, yang perlu ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah melaksanakan pemantapan dalam kelembagaan REDD+ Provinsi serta penyempurnaan arsitektur REDD+ yang diperlukan.

Selain itu guna percepatan dalam mengakses pendanaan RBP REDD+ GCF ini, Pemprov segera menunjuk Lembaga Perantara dan dilanjutkan dengan melakukan penyusunan Concept Note dan Funding Proposal.

Pertemuan kali ini bertujuan untuk menyosialisasikan update perkembangan arsitektur REDD+ Indonesia dan mendorong pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas internal untuk penyiapan pelaksanaan program REDD+ dan mengakses peluang pendanaan yang ada. (AOL)