Buka Rakornas ke-15 Komisi Informasi, Menko Polhukam : Keterbukaan Pilar Utama Kepercayaan Publik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam RI, Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Hadi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia, di Galaxy Hotel Banjarmasin, Selasa (11/6/2024).

“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Hadi mengakui, memang tidak semua informasi bisa dibuka ke publik. Sebab, ada yang sifatnya rahasia negara.

Di sisi lain, Hadi menilai tema Rakornas ini relevan dengan misi pemerintah menuju Indonesia emas 2045.

“Keterbukaan informasi publik memegang peran kunci dalam kesuksesan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” tuturnya.

Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro menambahkan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

“Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tambahnya.
 
Donny menyampaikan, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
 
Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Tanah Air.
 
Sementara itu, pelaksanaan Rakornas ke-15 KI berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045.

Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.

Plt Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti menyampaikan agenda nasional ini melibatkan peserta mencapai 450 orang.
 
“Total Peserta pada kegiatan Rakornas ke-15 ini kurang lebih berjumlah 450 orang yang dilaksanakan secara hybrid yakni online dan offline,” katanya.

 Rakornas KI sendiri telah diadakan secara rutin dengan membahas isu-isu krusial yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Mulai dari Rakornas pertama yang diselenggarakan Tahun 2009, hingga Rakornas KI ke-14 yang mengangkat pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024 pada tahun 2023.

Dia berharap, kegiatan yang dilaksanakan yang bekerjasama dengan Provinsi Kalsel ini dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2024. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)