Guru Besar ULM Banjarmasin Sarankan Perlunya Database Akurat Penerima Elpiji Subsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kelangkaan elpji 3 kg selalu berulang dan sepertinya memang pembuat kebijakan tidak serius menangani hal ini.

Sebenarnya mudah sekali membuat kebijakan untuk menangani pembagian elpiji 3 kg. Karena jika otoritas pembuat kebijakan serius, maka sistem distribusi gas dapat ditata ulang secara mudah.

Pertama, diperlukan database yang benar mengenai rumah tangga yang berhak (miskin) dan industri rumah tangga atau UMKM serta pedagang kecil.

Kedua, dari database tersebut bagi yang berhak diberikan kartu berisi QR code yang menunjukkan data diri. Data diri ini dihubungkan dengan database yang dimiliki oleh distributor Pertamina dan tiap rumah tangga dan pelaku usaha kecil sudah diberikan kuota yang akan membatasi jumlah pembelian elpiji 3 kg tersebut.

Ketiga, tiap pengecer akhir harus memiliki telepon seluler (hp) dan kuota data yang selalu terhubung dengan database Pertamina. Dengan demikian, tiap konsumen yang berhak bisa membeli di tiap pengecer dan tiap membeli harus scan QR kartu yang dimilikinya untuk mengurangi kuota yang ada di Pertamina.

Konsumen tanpa kartu QR code tidak bisa membeli. Bila pengecer menjual tanpa mensyaratkan scan QR code, maka akan ketahuan, karena di dalam database akan ada ketidakcocokan antara yang dijual dengan jumlah scan QR code dari data Pertamina dengan yang dibeli pengecer di Pertamina.

Dengan demikian, sistem digitalisasi akan mencegah terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan pengecer yang menjual ke konsumen akhir. Jadi database dari PKH Kemensos atau database lainnya yang dari BKKBN.

Data ini diperlukan guna memisahkan antara masyarakat yang berhak menerima subsidi dengan yang tidak. Jadi alatnya adalah dengan sistem tepat. Mestinya memang hanya satu database mengenai keluarga miskin dan pelaku usaha kecil yang datanya tentu dari dinas UMKM kota atau kabupaten.

Bila ketiga hal tersebut dapat dilakukan, insya Allah segala permasalahan kelangkaan akan terselesaikan dengan sendirinya dan tidak perlu ada razia atau pengawasan dari otoritas pemerintah.

Semua diselesaikan dengan sistem yang sangat mudah. Yang penting adalah adanya kemauan pemerintah untuk selesaikan masalah dengan sistem permasalahan elpji 3 kg. Bila tak terselesaikan sesuai rekomendasi, maka akan membebani biaya hidup warga miskin.

Karena kenaikan harga elpji 3kg akibat kelangkaan dan permainan pengecer, akan membebani anggaran keuangan rumah tangga rakyat miskin dan daya beli miskin akan menurun. Dan persoalan ini akan selalu berulang. (banjarmasinpost/salmah saurin)