Warga Lokal Dilibatkan Pelihara Mangrove di Kalsel, SBI Fokus pada Rambai untuk Bekantan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi mangrove di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai tak hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat dan lembaga swasta juga harus memiliki perhatian. Sebagaimana diungkapkan pemerhati lingkungan Amalia Rezeki. Menurutnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap hutan mangrove sudah meningkat cukup signifikan.

“Ini terlihat dari lembaga yang dibentuk juga oleh pemerintah seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang sekarang juga sudah ditambahkan cakupannya menjadi badan restorasi gambut dan mangrove,” katanya, Sabtu (27/7).

Selain itu, menurut Amalia, dari kalangan masyarakat sudah banyak berkembang komunitas-komunitas lingkungan yang bergerak dalam upaya pelestarian mangrove.

Termasuk, organisasi yang didirikan Amalia yakni Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia (SBI). Amalia menuturkan, Yayasan SBI punya program restorasi mangrove. “Kami juga berfokus pada spesies mangrove Rambai atau dalam nama ilmiahnya sonneratia caseolaris,” ujarnya.

Upaya restorasi mangrove Rambai yang dilakukan Yayasan SBI untuk mendukung upaya pelestarian bekantan yang merupakan maskot kebanggaan Kalsel sekaligus primata endemik Kalimantan. “Dan ternyata lebih jauh lagi hutan mangrove memiliki multiplayer impact terhadap kehidupan manusia,” tutur Amalia.

Menurutnya, mangrove memiliki peran ekologis yang besar. Seperti filtrasi pencemaran yang terjadi baik di pesisir sungai maupun pantai.

Baca juga: Lahan Mangrove Seluas 5.018 Hektare di Kalsel Berstatus Kritis

Kemudian, mangrove punya fungsi sebagai pencegah atau penahan dari abrasi pesisir. Peran mangrove juga menjadi habitat biota perairan. Sebab, pada akar-akar mangrove menjadi rumah tempat pijahan bagi ikan udang dan kepiting. “Dengan adanya vegetasi mangrove ternyata juga bisa mengurangi ya bahkan ada mencegah intrusi air laut yang masuk ke sungai,” ujarnya.

Tak selesai sampai di situ. Amalia menambahkan bahwa mangrove juga memiliki peran sebagai upaya mitigasi perubahan iklim yang menjadi isu global lingkungan saat ini.

Amalia mengakui, banyak tantangan dalam upaya pelestarian mangrove. Karena sebagian besar kawasan yang memiliki potensi hutan mangrove juga berada di luar areal konservasi. Itu artinya kawasan tersebut minim perlindungan hukum dari pemerintah. Hal ini memerlukan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat lokal.

Pelibatan masyarakat lokal tergambar dari pemanfaatan mangrove untuk wisata di Tanahbumbu (Tanbu). Kabid Daya Tarik dan Destinasi Wisata Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan  Kebudayaan (Disporaparbud), Ari Herlianto mengungkapkan ada beberapa tempat yang hutan mangrove yang kini dikelola oleh desa menjadi wisata, seperti Mangrove Pulau Burung, Mangrove Kersik Putih, dan Mangrove Angsana.

Pihaknya selalu mendukung, hal tersebut, seperti dengan membangun titian, gazebo dan fasilitas pendukung lainnya.

Ini juga kata dia, sebagai bentuk upaya pelestarian hutan mangrove, dimana bukan hanya pemerintah yang menjaga hutan ini, namun juga semua elemen masyarakat. “Pemerintah daerah tentunya berharap hutan mangrove dapat terus lestari dan tentu dengan lestari tumbuhan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Munculnya  wisata-wisata mangrove ini juga menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, terkhusus warga Kersik Putih yang bertempat tinggal di sekitaran warga  Wisata Mangrove  Kersik. Dimana dulunya notabene warganya bekerja di tambak ikan, kini melihat dari banyaknya pengunjung yang datang, mereka mulai membuka usaha berjualan.

“Jadi dengan adanya wisata ini menambah penghasilan, bisa membantu buat anak-anak sekolah, kalau hasil dari tambak kan perbulan,” ujar Marlina salah seorang pedagang di wisata Mangrove Kersik Putih.(msr/rin)