IMM Kalsel Mengaku Kecewa, PW Muhammadiyah Akui Ada Pro Kontra Izin Tambang

BANJARMASINPOST.CO.ID- Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK), menuai kritik dari kalangan akar rumputnya sendiri.

Kekecewaan datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan (Kalsel). Mereka terang-terangan mengaku kecewa atas keputusan akhir hasil musyawarah di Yogyakarta, pada 27-28 Juli lalu.

“Pertama kali kami mendengar keputusan hasil musyawarah kemarin, jujur kami kecewa,” kata Ketua DPD IMM Kalsel Fery Setiadi, Selasa (30/7).

Pasalnya, Fery menilai bahwa pertambangan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. “Pertanyaan mendasarnya dulu, tawaran izin tambang dari pemerintah ini apakah anugerah atau masalah? Jika bicara soal materiil, jelas anugerah. Tetapi para prinsipnya kan Muhammadiyah hadir untuk memberikan solusi atas masalah, bukan bagian dari masalah,” tuturnya.

Fery juga mengaku mengetahui bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel sebenarnya keberatan atas keputusan PP yang menerima tawaran untuk mengelola tambang. Sebab, tak sedikit konflik agraria dan kerusakan alam yang ditimbulkan di Kalsel akibat aktivitas pertambangan. “Hari ini, PW Muhammadiyah Kalsel pun sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah,” ujarnya.

Kendati demikian, keputusan menerima tawaran mengelola tambang tersebut sudah final. Fery mengaku tetap menghormati sikap yang diambil PP Muhammadiyah, dengan sejumlah catatan.

Baca juga: Sebelum Terima Tawaran Kelola Tambang, Ketua Muhammadiyah Kalsel Ungkap Kisah Ini

Baca juga: Geopark Meratus Tak Lama Lagi

Dia menegaskan, pihaknya sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah tetap berkomitmen melakukan pengawasan jika nantinya Kalsel bakal menjadi lokasi aktivitas pertambangan dari organisasi mereka. “Sesuai janji dan komitmen PP Muhammadiyah, bahwa ingin menjadi contoh bagaimana pengelolaan tambang yang baik dan benar. Jangan sampai justru sama seperti oligarki yang lain,” tegasnya.

Fery mengaku, dalam waktu dekat akan bertemu PW Muhammadiyah Kalsel untuk membahas hal ini. Pihaknya juga ingin mengetahui struktur tokoh yang terlibat dalam pengelolaan tambang di Kalsel oleh organisasi Muhammadiyah nanti.

Terpisah Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Kalsel Prof Ridhahani Fidzi mengungkapkan di balik keputusan tersebut, sempat terjadi perdebatan alot di dalam internal PP Muhammadiyah selama dua bulan terakhir.

Prof Ridhahani Fidzi yang baru saja menghadiri konsolidasi bersama PP di Yogyakarta, 27-28 Juli lalu menyebut, di tingkat PP Muhammadiyah terjadi pro dan kontra untuk merespons tawaran pemerintah tersebut. “Di masing-masing wilayah juga demikian, termasuk Kalimantan Selatan. Jadi, Muhammadiyah sangat hati-hati dan cermat dalam menjawab hal ini,” katanya.

Sebelum menghadiri rapat konsolidasi di Yogyakarta, Ridhahani mengatakan bahwa PW Muhammadiyah Kalsel sempat menghimpun data dan fakta berdasarkan hasil aspirasi dari banyak warga.

Ridhahani mengungkap sejumlah kejadian konflik agraria dan sosial yang terjadi di Kalsel. Data dan fakta itu dipaparkan saat rapat konsolidasi di Yogyakarta.

Pengumpulan data dan fakta ini sebagai bahan pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil keputusan akhir.

Meski demikian, Ridhahani menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang menerima tawaran untuk mengelola tambang. “Memang boleh terjadi perdebatan yang sangat alot di tingkat wilayah. Tetapi ketika sudah ada keputusan, maka semuanya menjadi satu, tidak ada lagi pro kontra,” tuturnya.

Selain itu, Ridhahani mengungkapkan, saat rapat konsolidasi, Muhammadiyah berkomitmen untuk melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat dan orang yang berkompetensi di bidang pertambangan. (msr)