Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa, Bawaslu Kalsel Road Show ke 16 Kampus

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bawaslu Kalsel terus berupaya mendorong anak muda dan mahasiswa ikut aktif mencegah potensi kecurangan dan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024.

Selain Fakultas Hukum ULM, rencananya ada 15 kampus lagi yang akan disasar Bawaslu Kalsel.

Ini sebagai tindaklanjut Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman Bawaslu Kalsel dengan 16 perguruan tinggi. Tujuannya untuk mendorong kepedulian dan partisipasi anak muda dalam pengawasan Pilkada.

Dari total 16 perguruan tinggi tersebut, agenda Bawaslu Kalsel Goes to Campus akan dibagi dengan lima seri.

Seri pertama berlangsung di ULM hari ini (19/8/2024). Kemudian dilanjutkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari pada Senin (26/8/2024), seri ketiga di Politeknik Banjarmasin pada Selasa (3/9/2024). Sepekan kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam, dan terakhir di Universitas Nahdlatul Ulama pada 17 September 2024.

Acara puncaknya yaitu Bawaslu Kalsel Youth Fest 2024 yang dihelat pada pertengahan Oktober 2024 di Siring Balai Kota Banjarmasin.

Komisioner Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Budiono mengatakan, mayoritas pemilih pada Pilkada 2024 berasal dari kalangan milenial dan generasi Z.

“Lebih separuh total pemilih di Kalsel berasal dari kedua generasi tersebut,” kata Thessa.

Dari data tersebut, Bawaslu Kalsel menilai perlu adanya sosialisasi khusus kepada milenial dan gen Z. Tetapi, menurut Thessa, bukan berarti mengabaikan pemilih dari kalangan lain.

“Karena dua generasi ini merupakan pemilih mayoritas, dan Bawaslu menilai mereka juga akan jadi sasaran para kandidat. Tentu anak muda ini penting untuk dirangkul dan diajak bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada,” tuturnya.

Thessa berpesan agar anak muda bisa turut membantu mencegah potensi terjadinya kecurangan pada Pilkada.

Hal sederhana, menurut dia, adalah menolak praktik politik uang atau money politic. “Minimal memulai dari pribadi masing-masing untuk sama-sama mau menolak. Pada hakikatnya, politik uang terjadi karena ada yang memberi dan menerima,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan mengaplikasikan konsep pengawasan partisipatif dalam Pilkada. Tak kalah penting, turut serta berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (msr)