Ridwan Kamil Tambah Optimis di Pilkada Jakarta 2024, Meski Ada Putusan MK Soal Syarat Pencalonan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku justru tambah optimis dan senang semakin banyak pasangan calon yang ikut berlaga di Pilkada Jakarta 2024.

Diketahui, putusan MK terbaru yakni menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada Jakarta.

Pria yang karib disapa Kang Emil menyebut soal dua kali mengikuti Pilkada, yang mana di keduanya diikuti oleh lebih dari dua pasang calon.

"Saya kan sudah 2 kali pilkada, Waktu di Kota Bandung jumlah pasangannya 8. Waktu di Jawa Barat pasangannya 4. Sekarang juga di Jakarta lebih banyak lebih bagus, lebih menyenangkanlah ya. Apapun itu makanya satu persatu saya lalui," kata RK di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8/2024).

RK memastikan akan mengikuti keputusan dari MK.

Baca juga: Partai Tak Punya Kursi di DPRD Bisa Usung Cagub, Putusan MK Buka Peluang Anies Baswedan dan PDIP

Baca juga: Pemicu Suami Lakukan KDRT di Tangerang Tega Sundut Rokok ke Istri, Kesal Permintaan Tak Dituruti

"Jadi saya mengikuti saja keputusan dari aturan di negeri ini. Dari awal juga tugas kami hanya mengikuti. Kalau ada perubahan aturan, kalau memang sudah berlaku atau seperti apa, kita tunggu keputusan resminya," pungkasnya

RK mengatakan berapapun jumlah lawannya, tak masalah buat di.

"Saya mau sedikit, mau banyak kan tadi sudah saya jelaskan pernah banyak sekali di walikota Bandung 8 pasang. Pernah 4 pasang, makin banyak makin bagus," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan partai non seat alias tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubenur.

Hal tersebut sebagaimana Putusan MK 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora.

MK menolak permohonan provisi para pemohon. Namun, Mahkamah mengabulkan bagian pokok permohonan.

"Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Suhartoyo menyatakan, Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftatkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: