KPPN Barabai Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai menggelar Forum Konsultasi  Publik (FKP)  terkait Standar  Pelayanan . Kamis, (22/08/2024).

FKP ini dilaksanakan untuk mewujud nyatakan KPPN Barabai  sebagai  perwakilan  Kementerian  Keuangan di daerah dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik yang sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi  Lingkungan  organisasi. 

Kepala KPPN Barabai, Muhtar Salim mengatakan bahwa FKP ini dilaksanakan guna menindaklanjuti fungsi tugas dari KPPN Barabai sebagai pelaksana kewenangan perbendaharaan umum negara.

"Saat ini, fungsi KPPN juga  sebagai treasurer, Regional Economist dan  Financial Advisor yang merupakan  implementasi  dari  Shadow Organization  Ditjen  Perbendaharaan," jelasnya. 

Muhtar Salim mengatakan sedangkan dari pelaksanaan tugas-tugas, KPPN juga melaksanakan pengelolaan SDM, Keuangan,  Kerumahtanggaan  dan  Protokoler serta  hubungan  masyarakat. 

"Melihat fungsi dan tugas tersebut, tentu ini bersentuhan langsung dengan yang namanya pelayanan publik. Jadi, dengan FKP ini diharapkan bisa meningkatkan sinergitas dengan berbagai instansi untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik," ujarnya.

Salim mengatakan untuk alokasi dana APBN yang dikelola  oleh KPPN Barabai  terdiri  dari  Rp. 766, 57 Miliar  dengan rincian Belanja  Kementerian/Lembaga yang telah  terealisasi  Rp. 516,71 Miliar  dan  Rp 4,39 Triliun  Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang telah  terealisasi  Rp. 2,68 Triliun. 

"Alokasi  belanja  Kementerian/Lembaga  dan  belanja TKD tersebut  disalurkan  kepada 91 satker  Kementerian/Lembaga  serta 3 Pemerintah Daerah yakni HST, HSS dan Tapin," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)