APBD Batola Naik Jadi Rp 2 Triliun, Begini Penjelasan Kepala BPKAD Batola

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wiwien Masruri, S.STP, M.Si, menjelaskan eksistensi anggaran perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala pada 2024 ini kepada tim Media Center Diskominfo di Aula Selidah Marabahan, Senin (2/9/2024). 

Menurut Wiwien saat ini BPKAD sudah melakukan evaluasi tentang anggaran perubahan 2024 di provinsi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti agar anggaran perubahan tersebut bisa segera digunakan. 

Sedangkan untuk asistensi anggaran 2025, terkait destinasi perjalanan dinas dikatakan akan  turut dievaluasi agar sesuai dengan peraturan di provinsi.

Selanjutnya Wiwien menerangkan tahun 2024 ini APBD Kabupaten Barito Kuala menembus kurang lebih sekitar angka Rp 2 Triliun dimana sebelumnya hanya mencapai Rp 1,6 hingga Rp 1,7 Triliun yang disalurkan melalui Kementrian Keuangan, sehingga pelaporan data Kabupaten menurutnya sangat penting.

“Kemudian masalah record asset, biasanya sering menjadi permasalahan dalam laporan keuangan dikarenakan banyaknya aset-aset yang dimiliki dan tidak tercatat dengan baik. Maka dari itu, apabila dalam waktu per tiga bulan Recon tidak selesai sesuai arahan dari Pimpinan PDP nya akan ditunda. Namun alhamdulillahnya di setiap SKPD menyelesaikan Recon sampai selesai sehingga tidak terjadi penundaan PDP,” jelasnya.

Baca juga: Lebih Rehabilitatif, Pelayanan Posyandu Lansia di Batola Diharapkan Bukan Hanya Pengobatan Saja

Baca juga: Kunjungan ke Jejangkit Muara Batola, Pejabat Kementerian Pertanian RI Ini Diajak Panen Padi

Rekonsiliasi dalam laporan keuangan adalah proses membandingkan catatan keuangan internal dengan catatan keuangan eksternal. Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi keuangan yang dilaporkan.

Wiwien juga menyebutkan gaji ASN yang dahulu hanya masuk saat hari kerja, maka kini setiap tanggal satu meskipun hari libur akan tetap masuk ke rekening masing-masing. Artinya meskipun jatuh pada hari libur, tidak akan menunda pencairan gaji ASN. 

Ia juga berharap untuk para bendahara di setiap SKPD agar menaati pelaporan yang telah dijadwalkan. 

“Karena kita sangat tergantung pada data, sehingga jika laporan itu tidak diterima sesuai jadwal maka dari pusat pun juga akan terganggu. Jadi mohon kerjasamanya untuk bendahara pengeluaran mentaati semua Laporan sesuai jadwal yang telah disepakati,” harapnya. (AOL)