Kabid Cipta Karya Tertunduk Saat Dibawa KPK, Kantor Dinas PUPR Kalsel Langsung Sepi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Usai diperiksa di Mapolres Banjarbaru, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah langsung digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bandara Syamsudin Noor, Senin (7/10) sore. Dia dibawa ke Jakarta.

Rombongan tiba di lobi bandara pukul 16.44 Wita.

Mengenakan masker berwarna hitam dengan kepala tertunduk, Yulianti berjalan membawa koper dikawal sejumlah petugas.

Mereka langsung menuju pintu keberangkatan.

Saat ditanya, tidak satu kata pun keluar dari mulut Yulianti. Begitu pula dari petugas yang mengawalnya.

Informasi yang dihimpun BPost, ada enam orang yang dibawa penyidik KPK dari Kalsel.

Mereka terdiri atas empat penyelenggara negara dan dua swasta.

Mereka bertolak dari Bandara Syamsudin Noor dalam waktu yang tak bersamaan.

Di antaranya menggunakan pesawat Citilink pukul 14.30 Wita dan terakhir memakai Pelita Air pada pukul 17.25 Wita.

Dari foto yang didapat di Gedung KPK, ternyata selain Yulianti, tampak Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan.

Mereka dibawa ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan pasca operasi tangkap tangan (OTT), Minggu.

Pemeriksaan pada Senin berlangsung hingga siang.

Baca juga: Kadis PUPR Kalsel Kenakan Rompi Tahanan, KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Lebih

Baca juga: Update OTT Libatkan Oknum Dinas PUPR Kalsel, KPK Masih Lakukan Pemeriksaan

Sekitar pukul 13.00 Wita, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru.

Mereka juga membawa sejumlah koper yang diduga barang bukti.

Mereka pergi menggunakan empat mobil dengan pengawalan Satlantas Polres Banjarbaru.

Seorang penyidik KPK membenarkan akan berangkat ke Jakarta.

“Iya ke bandara. Langsung ke Jakarta,” kata pria berjangut panjang tersebut.

Di sini Yulianti juga tidak mau berkomentar saat ditanya mengenai pemeriksaan dirinya. Dia fokus berjalan keluar ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto saat ditemui di gedung DPRD provinsi mengaku tidak mengetahui jumlah dan siapa saja yang dibawa KPK.

KPK hanya meminta polisi memfasilitasi pengamanan.

“Mereka minta pengamanan, kami berikan,” katanya.

Permintaan disampaikan pada Minggu pagi.

Bahkan, Winarto mengatakan pihaknya tak diberitahu adanya OTT.

Dari pantauan, Senin, kantor Dinas PUPR Kalsel di Jalan Mayjen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sunyi.

 Namun aktivitas operasional di area kantor berlangsung seperti biasa.

Akses masuk dijaga satpam. Seorang petugas menyatakan seluruh pejabat tidak ada di kantor.

“Semua kabid dan kadis tidak ada sejak apel pagi,” ujarnya.

Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya.

Beberapa orang dengan pakaian dinas keluar masuk gedung. Sejumlah orang terlihat berada di kantin di areal belakang.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengaku terkejut saat dikonfirmasi mengenai OTT.

 Ia mengaku baru mengetahuinya, Senin pagi.

Ia mengaku prihatin. Meski demikian ia menegaskan hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang merah.

 “Tidak merembet kepada SKPD maupun yang lain. Cukup sampai situ,” harapnya.

Apalagi, menurutnya, hal ini terjadi saat pelantikan anggota dewan definitif.

“Tentu tugas kami mengawasi kinerja mereka. Salah khilaf sesuai koridornya. Kami mendukung KPK dan melakukan pencegahan dulu. Ini kejadiannya perorangan bukan kelompok,” tegasnya. (msr/mel/wie)