BFocus Urban Life

Banyak Pengembang Belum Serahkan PSU, Warga Bincau Banjar Bingung Usul Perbaikan Jalan

Bukan sedikit, informasi diperoleh, dari sebanyak 547 perumahan, sementara hanya 93 yang menyerahkan PSU

|
banjarmasinpost.co.id
JALAN LINGKUNGAN - Kondisi jalan lingkungan di salah satu kompleks di kawasan Martapura Timur yang tidak mengulus. Jalan lingkungan di sejumlah kompleks perumahan belum, tersentuh perbaikan karena ditengarai PSU belum diserahkan pengembang ke Pemkab Banjar. 

BANJARMASIN POST.CO.ID, MARTAPURA - Udin (28) mengeluhkan soal jalan lingkungan perumahan di salah satu perumahan di arah Tungkaran, Martapura Timur. Soalnya, kondisi jalan belum ada perbaikan. 

Aset akses jalan, seingat dia sudah dialihkan ke Pemkab oleh pihak developer atau pengembang perumahan.

"Sudah dua tahun, belum ada juga perbaikan. Kami berharap ada perhatian. Selokan aja belum ada," kata Udin. 

Di lain hal, fakta juga ditemukan di kawasan perumahan di Bincau. Developernya tutup, Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) belum dilimpahkan. 

Sehingga, warga kesulitan mau mengadu ke mana atas usulan perbaikan akses jalan dan drainase kompleks perumahan. 

"Kalau kami sudah sejak 2017. Di kompleks ini pengembang lama sudah tidak ada. Kami juga bingung nanti kalau soal usulan perbaikan jalan lingkungan musti kemana," tanya warga di salah satu kompleks perumahan di Bincau, Hartatik.

Sejauh ini, soal PSU di Kabupaten Banjar cukup pelik. Keberadaan PSU ternyata lebih banyak tidak dilaporkan ke Pemkab Banjar. 

Bukan sedikit, informasi diperoleh, dari sebanyak 547 perumahan, sementara hanya 93 yang menyerahkan PSU. Padahal, sesuai aturan mestinya PSU wajib bagi pengembang melaporkan. 

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Banjar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, dalam Pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan. 

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kabupaten Banjar, Ahmad Rizqon, Minggu (13/10) menjelaskan, ada terdapat kendala untuk hal ini. 

"Dari 547 pengembang, sebanyak 286 di antaranya pengembangnya tidak diketahui keberadaannya, berkas berkasnya sudah hilang dan seterusnya. Selain itu, beberapa pengembang juga menyatakan tidak memegang sertifikat PSU-nya, " urai Rizqon. 

Namun ada juga, lanjut Rizqon, pihak pengembang masih dalam proses pembangunan.
Tetapi, pihaknya pun menargetkan setiap tahunnya, sedikitnya ada 20 pengembang perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemkab Banjar. (lis) 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved