Temukan Politik Uang di Pilkada HSS 2024, Ini Langkah dan Cara Melaporkannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Kasatreskrim Polres Hulu Sungai Selatan, Iptu May Felly mengimbau masyarakat agar tak takut melaporkan dugaan politik uang, maupun pelangaran lainnya,  selama proses Pilkada Serentak. 

Saat ini proses pilkada masih tahap kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati HSS dan Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel.

 Dijelaskan, aparat penegak hukum terpadu (Gakkumdu), sifatnya menerima laporan. Kalau ada yang mengetahui dan melihat ada politik uang, silakan melapor ke Bawaslu, dan pihaknya siap menerima dan memproses. 

Dengan catatan membawa bukti siapa yang memberi siapa yang menerima dan siap yang menyaksikan.

Baca juga: Polres HSS Masih Selidiki Tambang Batu Putih Diduga Ilegal di Desa Madang HSS

Baca juga: Jalan Utama di Kampung Nelayan Tala Ini Compang-Camping, Waktu Tempuh Jadi Dua Kali Lebih Lama

 “Jangan takut dengan intervensi pihak manapun. Jika ada faktanya, kami tindak lanjuti,”katanya pada Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Tatap Muka, pada pemilihan serentak 2024 di HSS, Senin (14/10/2024) di salah satu hotel di Kandangan. 

Pada kegiatan itu Kastreskrim menjadi narasumber, yang menyampaikan materi terkait prosedur pelaporan pelanggaran Pilkada.

 Sementara menjawab pertanyaan peserta jika ada tim paslon mengumpulkan KTP untuk “dijadikan uang” apakah masuk pelanggaran Pemilu? Felly menyatakan, bisa  jika pengumpulan itu bukan terkait pekerjaannya, disertai menjanjikan atau memberi sesuatu, bisa saja dilaporkan sebagai politik uang. “Segera melaporkan ke Bawaslu,”katanya.

 Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas  Bawaslu HSS menyatakan BAwaslu dalam bekerja berpegang pada aturan. Masyarakat diharapkan turut aktif  menjadi “mata dan telinga” pada proses Pilkada 2024 ini, agar berjalan sukses, menghasilkan pemimpin yang punya legalitas dan integritas.

 Kegiatan sosialisasi diisi dialog dan tanya jawab peserta dengan narasumber terkait pengawasan Pilkada, prosedur pelaporan hingga netralitas ASN dan peran pemrintah daerah dalam mendukung Pilkada yang jujur dan adil. (banjarmasinpost.co.id/hanani)