Alasan Kejagung Usulkan Pemecatan Jaksa Muda Jovi Andrea Bachtiar, Sebut 29 Hari tak Kerja

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kejaksaan Agung mengusulkan pemecatan terhadap Jovi Andrea Bachtiar, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Adapun Jovi merupakan terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan rekannya sesama jaksa.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, menjelaskan usulan pemecatan lantaran Jovi melakukan tindakan indisipliner sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tidak masuk kerja selama 29 kali.

"Dan saat ini sedang diusulkan untuk pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri. Karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," kata Harli, Minggu (17/11/2024).

"Kenapa? Karena dia juga tidak pernah masuk 29 kali secara akumulasi," tambahnya.

Harli menyebut usulan pemecatan itu tak mesti menunggu keputusan inkrah dari proses persidangan yang sedang dijalani oleh Jovi.

Baca juga: KPK Panggil Sahbirin Noor untuk Diperiksa Hari ini dalam Kapasitas Sebagai Gubernur Kalsel

Baca juga: Polda Kalsel Gerebek Lokasi Penimbunan Limbah Medis di Kabupaten Banjar, Berada di Sekitar Pemukiman

Sebab apa yang dilakukan oleh Jovi sudah memenuhi syarat bagi pihak Kejaksaan untuk mengajukan pengusulan pemecatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
"Iya (sudah memenuhi unsur). Ya karena dari ketidakhadiran yang dari 29 hari itu berdasarkan Pasal 15, Pasal 4 di PP itu ya dia diberhentikan," ujar Harli.

Bantah kriminalisasi Jovi

Harli membantah tudingan bahwa Kejaksaan Agung mengkriminalisasi Jovi.

Menurut Harli, masyarakat harus melihat kasus yang menjerat Jovi secara menyeluruh.

"Kejaksaan tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap pegawainya, melainkan yang bersangkutan sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya karena perbuatannya," kata Harli.

Harli menilai Jovi yang justru membelokan isu tersebut hingga membuat masyarakat menjadi bingung.

Dia menyebut terdapat dua persoalan cukup berat sehingga pihaknya menyeret Jovi hingga ke meja hijau, yaitu melakukan perkara tindak pidana dan hukuman disiplin PNS.

Kata Harli, persoalan tindakan pidana itu sejatinya merupakan perbuatan yang bersifat personal antara Jovi dan Nella Marsela selaku korban.

"Dan tidak terkait dengan institusi, tetapi oleh yang bersangkutan menggunakan isu soal mobil dinas Kajari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jovi dituntut dua tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Selasa (12/11/2024), JPU menilai Jovi menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.

Namun, kasus ini kemudian viral di media sosial, di mana Jovi menyebut dirinya dikriminalisasi.

Kasus ini bermula pada Selasa, 14 Mei 2024, Nella Marsela, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Tapsel sekaligus rekan Jovi, menerima tangkapan layar unggahan dari akun Instagram Jovi yang dikirim oleh Nova Arimbi Parinduri, staf di bagian pidana umum Kejari Tapsel.

Dalam jepretan layar akun Instagram Jovi, tertulis ajakan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat korupsi di Tapsel dan Kota Padangsidimpuan, apabila melihat Nella Marsela (disertai foto Nella) mengendarai mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova kepala Kejari Tapsel digunakan untuk pacaran dan keperluan pribadi, supaya mengirimkan informasinya ke Jovi.

Kiriman dari masyarakat itu nantinya akan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan.

Merasa tak terima, Nella menyurati Kajari Tapsel selaku atasannya dan meminta petunjuk.

Nella mendapat arahan dari Kajari Tapsel, Siti Holija Harahap, bahwa permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nella Marsela karena urusan pribadi.

Pada 25 Mei 2024, Nella resmi membuat laporan ke Polres Tapanuli Selatan.

Pada 19 Juni 2024, rupanya Nella kembali melihat unggahan Jovi di akun Tiktok seperti yang diunggah di Instagram.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews