BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link dan cara melihat Real Count atau hasil hitung suara pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 2024, H Muhidin - Hansuryadi Sulaiman melawan Hj Raudatul Jannah (Acil Odah) - Ahmad Rozanie Hinawan Nugaraha (Haji Zanie).

Hari ini Rabu (27/11/2024) masyatarakat Indonesia mengikuti pemilihan pemimpin daerah baik dari tingkat kabupaten/kota dan Provinsi, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

Ada dua pasangan calon yang maju dalam perebutan Gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan H Muhidin - Hansuryadi Sulaiman Vs Hj Hj Raudatul Jannah (Acil Odah) - Ahmad Rozanie Hinawan Nugaraha (Haji Zanie).

Hasil pemilihan atau hasil hitung suara sementara bisa dipantau langsung oleh masyarakat melalui aplikasi si Rekap atau website KPU.

Baca juga: Hasil Quick Count, Muhidin-Hasnur Klaim Unggul 83 Persen dari Acil Odah di Pilkada Kalsel 2024

Baca juga: Bagaimana Pilgub Kalsel? Hasil Quick Count Pilkada 2024 Jabar, Jatim, Jakarta Pantau di Sini

Berikut ini link hasil hitung sementara untuk pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan:

LINK

Cara Cek Hasil Real Count Situs KPU:

Selain untuk Pilgub, berikut cara untuk melihat perhitungan nyata atau real count Pemilihan Bupati atau Wali Kota se-Kalsel:

1.Buka situs resmu KPU https://pilkada2024.kpu.go.id/#/pkwkp

2. Pada laman terlampir pilih menu kolom untuk mengecek hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Walikota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup).

3. Lalu, di kolom pilihannya pilih provinsi atau kota/kabupaten yang ingin dilihat.

4. Untuk Pemilihan Gubernur akan muncul tampilan kolom hasil hitung suara dan rekapitulasi masing-masing provinsi.

5. Lalu, hasil rekapitulasi suara di provinsi pilihan dapat diklik untuk melihat lebih detail rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, kecamatan, desa hingga TPS. 

6. Begitu juga untuk  Pemilihan Walikota / Bupati muncul tampilan kolom hasil hitung suara dan hasil rekapitulasi masing-masing kota/kabupaten hingga di tingkat per TPS.

Tak Ada Kotak Kosong di Banjarbaru 

Di tengah guyuran hujan, empat pemuda yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Selasa (26/11) siang. 

Seragam menggunakan masker hitam, mereka membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kembalikan Hak Demokrasi Rakyat Banjarbaru’.

Namun langkah peserta aksi yang dikoordinatori Muhammad Iqbal Hambali harus terhenti sebelum sampai halaman kantor. Mereka diadang sejumlah polisi.

“Kami tidak ada urusan dengan kalian anggota Polri. Tolong beri kami jalan untuk bertemu dengan Anggota KPU Banjarbaru,” seru Iqbal.

Saat itu suasana kantor sepi. Tidak terlihat aktivitas komisioner.

Lebih kurang satu jam diadang polisi, mereka memutuskan mundur. Namun sebelum pergi, mereka memasang spanduk di depan kantor KPU Banjarbaru.

Iqbal menegaskan aksi tersebut menyikapi keluarnya Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Serentak 2024.

Dalam keputusan itu, suara pemilih dianggap tidak sah bila mencoblos gambar, nomor atau nama pasangan calon (paslon) yang dibatalkan. Di Pilkada Banjarbaru, paslon nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah dibatalkan oleh KPU Banjarbaru. Suara masyarakat hanya dianggap sah bila memilih paslon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby-Wartono.

Warga tidak dapat mencoblos kotak kosong sebagai alternatif karena tidak disediakan oleh KPU Banjarbaru. Hal ini karena surat suara yang digunakan masih bergambar paslon Lisa-Wartono dan Aditya-Said.

Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar, Selasa siang, menyatakan skema kotak kosong tidak berlaku pada pemilihan calon wali kota-wakil wali kota Banjarbaru. Mengacu pada Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, dia pun menyatakan suara dianggap tidak sah bila warga mencoblos paslon yang dibatalkan.

“Karena ini bukan mekanisme kotak kosong. Jadi berapa pun jumlah suara tidak sah nanti, yang akan dihitung tetap suara sah saja,” ujarnya.

Untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini, Dahtiar mengatakan KPU Banjarbaru menyiapkan sejumlah upaya. Di antaranya meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memasang pengumuman dan menyampaikan secara lisan kepada pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pembatalan pasangan Aditya-Said. “Untuk format pengumuman sudah kami sampaikan ke KPPS, tinggal dipasang di TPS,” ujarnya.

Pilkada Banjarbaru 2024 membuat sejumlah warganya bingung. Ini seperti diungkapkan Risda (47), warga Kelurahan Landasanulin Tengah, Kecamatan Lianganggang. Dia bingung soal pembatalan paslon dan penghitungan suara yang selama ini jadi perbincangan masyarakat.

Ia merasa bingung dengan cara perhitungan suara di TPS, apabila suara pada Paslon yang dibatalkan dianggap tidak sah.

“Maksudnya bagaimana suara dianggap tidak sah bila memilih paslon yang dibatalkan. Masih bingung, belum ada dapat sosialisasi,” ujarnya kepada BPost, Selasa.

Meski demikian, Risda tetap akan ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Namun sebelum memasuki bilik suara, dia berencana meminta penjelasan petugas.

Hal serupa diungkapkan Darmansyah (39), warga Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara. Ia mengaku belum mendapatkan informasi secara rinci mengenani pemilihan dengan paslon tunggal. Terlebih hal ini baru kali pertama terjadi di Banjarbaru.

“Memang ada lihat pemberitaan ramai di media sosial soal pembatalan satu paslon dan ini pertama kali saya dengar. Pasti ada kebingungan dan mungkin ini juga dialami pemilih lain,” ujarnya.