Nasional

Daftar Program Ridwan Kamil di Jabar yang Dilucuti Dedi Mulyadi dan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin

Ada beberapa program Ridwan Kamil di Jawa Barat yang akan dilucuti oleh gubernur terpilih Dedi Mulyadi karena tidak lagi mumpuni untuk diterapkan.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Rahmadhani
Warta Kota/Hironimus Rama
LUCUTI PROGAM RK - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, usai rapat koordinasi penanganan kerusakan Jalan Parung Panjang di Hotel Alana, Kabupaten Bogor, Rabu (12/2/2025. Dedi Mulyadi, menyebut akan membereskan sejumlah program milik gubernur terdahulu Ridwan Kamil (RK). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, menyebut akan membereskan sejumlah program milik gubernur terdahulu Ridwan Kamil (RK).

Menurut Dedi, program-program tersebut sudah tak mumpuni untuk diterapkan.

Ada beberapa program Ridwan Kamil di Jawa Barat yang akan dilucuti oleh gubernur terpilih Dedi Mulyadi.

Dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, beberapa program dan kebijakan yang akan dihapus di antaranya terkait rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). 

Dedi mengungkapkan, untuk menyelesaikan kemiskinan, ia akan membangun rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bersumber dari APBD Jabar. 

Baca juga: Era Ridwan Kamil Rp1,5 Miliar, Dedi Mulyadi Hapus Anggaran Gubernur Jabar ke Luar Negeri

Baca juga: Biaya Retreat Kepala Daerah Rp22 Juta per Orang tak Jadi Dipungut dari APBD

Program tersebut terkendala keputusan gubernur terdahulu yang membahas soal sertifikat dan pembatasan kawasan kumuh. 

“Nanti saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu," ujarnya dikutip dari Kompas.com

"Saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin akan dibangun,” tutur Dedi. 

Selain itu, Dedi Mulyadi akan menghapus Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang masih ada di sejumlah dinas. 

TAJJ ini berfungsi untuk akselerasi berbagai dinas di Pemprov Jabar pada masanya Gubernur Ridwan Kamil

Di masa Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, induk dari program ini sudah dibubarkan. 

Namun, turunan di bawahnya masih ada di sejumlah OPD seperti Badan Kepegawaian. Misalnya tim IT di sejumlah dinas. 

Menurut Dedi, tanpa mereka pun roda pemerintahan masih tetap berjalan. 

Malah Dedi dikagetkan, TAJJ ini memiliki kewenangan dalam kebijakan dalam bentuk rekomendasi. 

“Kok operator bisa ada di kebijakan?” ucap Dedi yang meminta tim ini dihentikan. 

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved