IHSG Anjlok, Pengamat ULM : Dipicu Kebijakan AS dan Defisit Anggaran

BANJARMASINPOST.CO.ID -  Anjloknya IHSG hingga 6,12persen atau 395.86 poin pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025 memaksa BEI menghentikan sementara transaksi (trading halt). 

Penurunan ini dipicu kombinasi sentimen global, seperti kebijakan Donald Trump, dan masalah domestik, termasuk kebijakan fiskal kontroversial pemerintah.

 Investor asing ramai-ramai melepas saham big cap, seperti BBCA dan BMRI, membuat pasar semakin tertekan.

Pengamat Ekonomi, Hidayatullah Muttaqin, Dosen ULM Banjarmasin, mengatakan, dampaknya jelas terasa, banyak investor mengalami kerugian besar karena nilai saham yang mereka pegang anjlok. 

"Saham-saham unggulan yang dijual besar-besaran oleh asing membuat portofolio investor lokal tergerus. Bahkan, beberapa investor ritel yang menggunakan margin harus menghadapi forced selling, sementara reksa dana saham dan dana pensiun juga ikut terpukul," jelasnya.

Kekhawatiran terhadap kebijakan Trump terus membayangi, terutama karena proteksionisme dan tarif dagang yang memicu ketidakpastian global. 

"Hal ini membuat investor asing menarik dana dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Ditambah lagi, ketidakpastian domestik, seperti defisit APBN kontroversial dan daya beli yang melemah, memperburuk sentimen pasar," tukas Hidayatullah. 

Baca juga: IHSG Kembali Menguat sebagai Dampak dari Keputusan The Fed

Baca juga: IHSG Melemah, Investor di Banjarmasin : Ini Peluang Menambah Koleksi Saham

Jadi, kejatuhan IHSG pada Senin kemarin tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika global, tetapi juga oleh faktor domestik. Bahan faktor domestik ini lebih kuat pengaruhnya dibandingkan faktor luar. 

Buktinya saat IHSG merah, indeks bursa saham di Asia umumnya hijau. Mengapa faktor domestik.

Pemotongan belanja APBN oleh pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun diklaim sebagai efisiensi, justru melemahkan perekonomian. 

Sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan kehilangan dorongan fiskal, sehingga kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia menurun. 

Ironisnya, hasil pemotongan ini dialokasikan untuk program MBG dan Danantara yang disusun tanpa perencanaan dan kajian yang matang. Program ini justru menambah beban APBN dan membuat pendarahan fiskal.

Dengan sejarah panjang korupsi di Indonesia, ditambah meletupnya kasus-kasus mega korupsi akhir-akhir ini, kehadiran Danantara dari aspek tata kelola cukup meragukan. 

Begitu pula memasukkan bank BUMN dalam  Danantara hanya menambah risiko sistemik. Investor melihat ini sebagai langkah yang berisiko tinggi, sehingga memicu aksi jual besar-besaran di pasar modal.

Selain itu, meningkatnya PHK dan melemahnya daya beli masyarakat memperburuk situasi. Konsumsi rumah tangga yang menurun melemahkan pilar utama pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakpastian sosial akibat PHK menciptakan sentimen negatif di pasar.