Ketahanan Pangan Minim Pengawal

PRESIDEN Prabowo Subianto di awal sumpah jabatannya sebagai presiden, menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. 

Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Bahkan, sejak kampanye Prabowo dengan berapi-api mencanangkan bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar.

Prabowo bahkan kembali melanjutkan program food estate yang dibidaninya saat menjadi Menteri Pertahanan.

Baca juga: Dialog Kebangsaan di Banjarmasin, Kolaborasi Kunci Masa Depan Indonesia

Baca juga: Btalk: Perempuan di Kalsel Bisa Bikin Cairan Serbaguna Eco Enzyme, Mudah Diolah dari Sampah Organik

Gayung bersambut TNI/Polri juga ikut melakukan gerakan penanaman mendukung ketahanan pangan. Menteri Pertanian juga aktif turun ke lapangan. Bahkan sempat mengusulkan program Petani Milenial.

Tapi dalam perjalanan menuju swasembada pangan ini ada realita yang tidak bisa diabaikan, yaitu minimya tenaga penyuluh pertanian.  Jumlah petugas penyuluh masih jauh dari ideal, padahal mereka berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budi daya tanaman agar petani lebih terarah dalam usaha taninya, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha taninya.

Sebagaimana di Hulu Sungai Tengah (HST). Dinas Pertanian setempat mengakui, jumlah penyuluh pertanian belum sesuai dengan jumlah desa di wilayah HST. Total jumlah penyuluh di HST ada 100 orang, sedangkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, satu desa satu penyuluh. Bila di HST ada 225 desa, artinya wilayah ini masih kekurangan 125 orang petugas. Sebuah jumlah yang cukup besar. Belum lagi kalau mau diukur dari setiap kabupaten di Kalimantan Selatan.

Dari realita ini, mestinya pemerintah harus membuat road map yang jelas mengenai swasembada pangan yang dicanangkan. Swasembada tentu tak semata menambah luas lahan secara masif. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan sumber daya manusianya (petani/penggarap), ketersediaan pupuk, teknologi pendukung, dan tak lupa tenaga ahli untuk mengawal dan mengarahkan.

Sepertinya program belum membentuk garis lurus antara pusat dengan realita di daerah (bawah).

Petugas penyuluh inilah yang bisa menjadi mata dan telinga pemerintah untuk memotret kondisi riil di lapangan. Mereka yang paham dan tahu mengenai luasan lahan, komoditas potensial, ancaman hama dan lain sebagainya. Dengan jumlah yang belum ideal, jangankan mengawal, untuk berkeliling dari satu desa ke desa lain, bisa jadi mereka sudah kewalahan.

Rasanya tak perlu jauh-jauh untuk membuat program food estate atau sejenisnya. Melengkapi petani dengan petugas penyuluh lapangan lebih logis dalam konteks ketahanan pangan.(*)