Sepuluh Proyek Strategis di Banjarbaru Disorot, Ada yang Dinilai Kurang Bermanfaat ke Masyarakat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU– Sepuluh proyek strategis yang saat ini tengah direncanakan digarap oleh Pemerintah Kota Banjarbaru mendapatkan  sorotan. Pemerhati pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru, Wahyudin yang juga warga Banjarbaru meminta Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meninjau ulang.

Menurutnya, ada sejumlah proyek yang dinilai tidak rasional dan kurang memiliki kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

Salah satu proyek yang menjadi sorotannya adalah pengadaan rumah dinas wali kota yang dianggap belum mendesak untuk direalisasikan. 

Wahyudin menilai, alih-alih membangun yang baru, seharusnya pemerintah cukup melakukan rehabilitasi terhadap rumah dinas yang sudah ada.

Baca juga: BREAKING NEWS - ULM Akhirnya Kembali Raih Status Akreditasi Unggul

Baca juga: Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alami Kecelakaan di Tol Basirih, Begini Kondisi Korban  

Menurutnya anggaran miliaran itu bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Warga kelurahan Sungai Besar tersebut juga mempertanyakan rencana menjadikan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai rumah dinas wali kota. 

Sebab lokasi tersebut kurang strategis, merusak taman, dan dapat mengganggu aktivitas perkantoran. Selain itu, dari segi keamanan juga dinilai tidak memadai.

"Bahkan anggarannya pun mencapai Rp 17,9 miliar. Dengan anggaran itu ditengah kebijakan Presiden Prabowo yang menuntut efisiensi ini tidak relevan dan mestinya harus direview atau ditinjau ulang," jelasnya, Selasa (29/4/2025). 

Wahyudin menegaskan bahwa pembangunan seharusnya fokus pada pelayanan publik yang berdampak langsung, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. 

Ia menyoroti bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, seharusnya pemerintah lebih selektif dan bijak dalam menentukan skala prioritas.

“Beberapa proyek ini perlu review kembali kelayakannya. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru tidak menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat,” sebutnya. 

Baca juga: Ketua KPU Kalsel Datangi Bawaslu Banjarbaru, Andi Tenri: Ini Pemanggilan Kedua

Baca juga: Kasus Mama Khas Banjar Sampai Ke DPR RI, Anggota Dewan Siap Kawal Kasus UMKM

Pengamat Tata Kota ULM,Dr.Eng. Akbar Rahman, MT.  juga menilai 10 paket strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/7/KUM/2025 perlu ditinjau tidak hanya dari sisi administratif dan penganggaran, tetapi juga dari kerangka tata kota berkelanjutan dan pembangunan berbasis resiliensi iklim.

Dia menyampaikan, ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni dampak langsung ke masyarakat, urgensi kebutuhan, kesesuaian dengan visi kota & SDGs, serta daya guna jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut tidak semua paket yang ada memiliki urgensi strategis yang setara dalam merespons kebutuhan mendesak Kota Banjarbaru.

Menurut dia, fasilitas yang urgen dari 10 itu yakni  pembangunan fasilitas kesehatan (Farmalkes), bisa dikategorikan prioritas utama, karena secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ketahanan layanan publik, dan relevan dalam konteks penguatan kesehatan masyarakat serta kerentanan dampak perubahan iklim.

Kedua, infrastruktur pengendalian banjir dan adaptasi iklim. Peningkatan Embung Gunung Kupang dan Pembangunan Kolam Retensi Guntung Jingah mendukung pengurangan risiko banjir.

Sebab, kata dia, Infrastruktur ini harus menjadi fondasi utama pembangunan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim.

"Sayangnya, proyek ini justru memiliki anggaran yang relatif kecil dibanding proyek simbolik seperti rumah dinas kepala daerah, padahal Kota Banjarbaru harus meningkatkan ketahanan terhadap resiko iklim ekstrem," urainya. 

Ketiga, sarana pendukung keselamatan dan mobilitas. Pembangunan kantor UPT pemadam kebakaran dan dua proyek trotoar sangat mendukung kenyamanan dan keselamatan kota, baik dari sisi kesiapsiagaan bencana maupun mobilitas warga.

Trotoar juga merupakan bagian dari visi kota ramah pejalan kaki, yang relevan dalam pergeseran ke arah kota sehat dan rendah emisi.

Terakhir, proyek estetika dan simbolik yang ini urgensinya paling rendah. "Misalnya paket pembangunan rumah dinas wali kota dan taman air mancur menempati skor rendah-menengah, karena kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung sangat terbatas. Meskipun penting dari segi citra kota, proyek semacam ini sebaiknya ditempatkan pada tahap sekunder setelah kebutuhan vital masyarakat terpenuhi," jelas Akbar Rahman, MT. 

Sebagai kota dengan kerentanan iklim yang tinggi, Banjarbaru harus mulai menempatkan prinsip keberlanjutan dan ketangguhan iklim sebagai landasan utama setiap pembangunan. 

Mestinya, sambung dia, prioritaskan infrastruktur hijau dan pengelolaan air secara terpadu, termasuk embung, kolam retensi, dan sistem drainase berbasis alam. Perkuat sistem tanggap darurat dan pemadam kebakaran, terutama dalam konteks risiko kebakaran lahan gambut yang terus meningkat saat musim kemarau. Tingkatkan partisipasi publik dan transparansi perencanaan, terutama untuk proyek simbolik agar manfaatnya dapat dinikmati lebih luas. 

Dorong integrasi lintas sektor antara PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Bappedalitbang untuk menghasilkan proyek yang tidak hanya selesai dibangun tetapi juga berfungsi dan berdampak.

Masih Akbar Rahman, menjelaskan pembangunan kota bukan sekadar membangun fisik, tetapi menciptakan sistem yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. 

Beberapa waktu lalu pihak Pemko Banjarbaru, melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan di Bappeda Kota Banjarbaru, Erwin, pernah mengatakan bahwa kesepuluh proyek strategis tersebut terbagi di tiga SKPD. Delapan paket di Dinas PUPR, 1 di Dinas Perkim dan 1 Dinas Kesehatan.

Adapun 10 program strategis ini akan dijalankan dengan APBD murni tahun 2025. 

Rincian 10 Proyek Strategis Pemko Banjarbaru di Tahun 2025:

1. Pembangunan Rumah Dinas Wali Kota Banjarbaru di lokasi kantor Disdukcapil // Dinas PUPR // Rp 17.983.827.810

2. Pembangunan lapangan latihan dan bangunan pendukung stadion olahraga di samping Taman Kehati Banjarbaru, Bangkal // Dinas PUPR // Rp 16.660.507.500

3. Pembangunan fasilitas kesehatan di Puskesmas Banjarbaru Selatan // Dinas Kesehatan // Rp 15.995.000.000

4. Pembangunan kantor Kelurahan Syamsudin Noor // Dinas PUPR // Rp 9.566.505.000

5. Peningkatan Embung Gunung Kupang di Cempaka // Dinas PUPR // Rp 8.900.000.000

6. Pembangunan kantor UPT Pemadam Kebakaran di belakang Markas Satpol PP Banjarbaru // Dinas PUPR // Rp 8.041.410.000

7. Pembangunan lanjutan trotoar Jalan Panglima Batur di Mentaos // Dinas PUPR // Rp 5.042.485.000

8. Pembangunan Taman Air Mancur di Bundaran Kamaratih atau Bundaran Pesawat Landasan Ulin // Dinas Perkim // Rp 5.000.672.000

9. Pembangunan trotoar Jalan Lanan di Kemuning // Dinas PUPR // Rp 3.110.080.000

10. Pembangunan kolam retensi Guntung Jingah di Jalan Sukarelawan, Loktabat Utara // Dinas PUPR // Rp 2.729.168.000

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Banjarbaru, Khanafi ketika dicoba dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025) malam, meminta jurnalis koran ini ke kantornya untuk mendapat penjelasan detail soal hal tersebut. "Besok ke tempat kami ngobrol soal ini," singkatnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)