Ini Saran Fraksi-fraksi DPRD ke Pemkab Tanahlaut, Setuju Perubahan APBD 2025 Ditetapkan Jadi Perda

Fraksi PDIP
-  Setuju Raperda Perubahan APBD 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Fraksi Partai Golkar
- Mendorong agar tiap perubahan dan pergeseran anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, terutama sektor prioritas seperti  pendidikan kesehatan infrastruktur  dasar dan ketahanan pangan.

- Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian anggaran agar tidak terjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi, keterlambatan realisasi serta kegiatan yang tidak  tidak tepat sasaran. 

- Menindaklanjuti catatan penting dan beberapa masukan strategis  demi penyempurnaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tertib efisien dan lebih pro rakyat.

Fraksi Partai Nasional Demokrat
- Meminta semua anggaran pendapatan dapat terserap secara optimal dan terealisasi, harapannya dapat melampaui pendapatan yang ditetapkan. 

- Berharap pemerintah daerah dapat meminimalisasi (potensi) oknum penyelewengan sumber-sumber pendapatan daerah. 
- Meningkatkan potensi pendapatan yang belum terserap secara optimal.

- Meminta segera terealisasinya anggaran efektif efisien dan tepat sasaran serta tepat guna mengingat belanja banyak yang belum terealisasi sehingga perlu langkah percepatan realisasi program semester kedua saat ini.

- Berharap pelaksanaan anggaran nantinya mampu  mengakomodasi kepentingan prioritas yaitu kesejahteraan masyarakat Tala secara menyeluruh. Dalam hal perencanaan agar lebih baik sehingga dapat bermanfaat dan meningkarkan perekonomian serta pendapatan masyarakat Tala.

Fraksi Keadilan Sejahtera
- Setuju Raperda Perubahan APBD 2025 ditetapkan menjadi perda

Fraksi PKB
- Setuju Raperda Perubahan APBD 2025 ditetapkan menjadi perda

Fraksi Partai Amanat Nasional 
- Perlunya percepatan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan APBD (murni) 2025 maupun APBD perubahan2025 efektif dapat digunakan pascapenetapan dan proses evaluasi, khususnya terkait pelaksanaan fasilitas bangunan penunjang Porprov XII di Tala pada Oktober nanti.

- Mendorong upaya optimalisasi retribusi daerah hingga akhir tahun 2025 sesuai target yang dirancang semua SKPD.

Fraksi Pembangunan Demokrat
- Pemerintah daerah perlu melakukan penelitian dan kajian mengenai potensi yang berkaitan dengan pendapatan
-  Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber sumber pendapatan

- Mengintensifkan penegakan perda

- Pemerintah daerah diminta lebih cermat lagi dalam mengalokasikan antara belanja yang terkait  belanja modal, baik untuk peningkatan atau pembangunan gedung dan bangunan jaringan irigasi atau belanja aset lainnya yang pelaksanaanya melalui tender lelang,  sebaiknya dihindari mengingat sisa waktu anggaran berjalan akan segera berakhir.