Aliansi Tuntut Sisa Dana Kompensasi Rp 370 Miliar dari Perusahaan Batu Bara di Kotabaru

Di samping itu, Awaludin menekankan dana kompensasi itu merupakan ‘mahar’, sebelum kegiatan pertambangan dimulai. Tapi, meski tambang sudah beroperasi lebih dari lima tahun, kompensasi senilai Rp 700 miliar belum sepenuhnya terealisasi.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan manajemen PT SCG, Karan, menyatakan pihak perusahaan tidak memiliki kewenangan menentukan peruntukan dana kompensasi. Keputusan tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Dalam forum itu, Karan juga mengingatkan ada sekitar 70 perusahaan lain di Kotabaru yang juga memiliki tanggung jawab serupa, termasuk terkait tenaga kerja lokal. 

Pihaknya menilai perlu ada transparansi data dan kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah, agar pelaksanaan kompensasi tambang benar-benar tepat sasaran.

Pertemuan pun diakhiri dengan rekomendasi agar Pemkab Kotabaru segera menindaklanjuti penyusunan rencana penggunaan dana kompensasi yang tersisa.