Honorer HSS 3.540 Orang, Penghapusan Tenaga Honor Melalui Program PPPK Sampai Tahun 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Kesepakatan pemerintah pusat dan DPR menghapus tenaga honorer dari pemerintahan ditanggapi positif Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Hulu Sungai Selatan.

Kebijakan tersebut, dinilai memudahkan pemerintah daerah mengatasi permasalahan tenaga honor yang cukup “berlimpah”, dan tersebar di berbagai SKPD.

Kepala Bidang Kepegawaian, BKD dan Diklat HSS, Kukok Satrianto, dikonfirmasi Banjarmasin Post, Selasa (21/1/2020) menjelaskan, saat ini jumlah tenaga honor yang direkrut melalui BKD totalnya 3.540 orang.

Terdiri tenaga pendidik 1.647 orang, tenaga kebersihan 288, tenaga lainnya 973, tenaga keamanan 151, tenaga kesehatan 352 dan tenaga penyuluh 165 orang.

• VIRAL di Medsos, Cuma Guru Geografi, Pria Ini Berani Nikahi Artis Terkenal, Ini Ucapan Haru Si Artis

• Sambut Imlek 2020, Ramalan 12 Shio di Tahun Tikus Logam, Cek Hoki Anda Hadapi Tahun Baru China 2571

• Foto Wajah Al Ghazali & Safeea Disorot, Ahmad Dhani Unggah Potret Anak Maia Estianty & Mulan Jameela

Menurut Kukok, penuntasan masalah tenaga honor tersebut, sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018, melalui perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang dilakukan sejak tahun 2019 lalu.

Tenaga honor kategori K2 diberi waktu selama lima tahun, mengikuti seleksi PPPK tersebut, sejak 2019 hingga 2023 mendatang.

Pada 2019 lalu, baru 30 orang lulus seleksi, namun hingga sekarang belum menerima SK.

“Jika ada yang tak lulus pada masa seleksi lima tahun ke depan tersebut, mereka boleh ikut lagi. Tapi bersaingnya tidak dengan sesama honorer lagi. Melainkan dengan pelamar umum,” ungkap Kukok.

Penghapusan tentang honorer tersebut, jelasnya lagi, terjadi secara otomatis, jika para honorer tidak berhasil bersaing dengan sesama tenaga honor dan juga pelamar PPPK umum, sampai lima tahun mendatang.

Adapun tenaga honor terbanyak, adalah tenaga pendidik.

Mengenai tenaga honor di luar rekrut melalui BKD, Kukok menjelaskan, memang ada di masing-masing SKPD.

Jumlahnya, berdasarkan pendataan BKD, 1.240 orang, terbanyak di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yang terdiri tenaga kebersihan.

“Untuk SKPD lainnya, terbanyak di Dinas Pendidikan, seperti guru. Bahkan ada yang direkrut langsung kepala sekolah," tukasnya.

Soal penggajiannya, tidak menggunakan anggaran daerah.

Ada yang digaji secara urunan para guru sendiri dengan menyisihkan dana sertifikasi secara urunan, pakai dana BOS.