BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sejumlah daerah di Indonesia mulai menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di sekolah-sekolah mulai hari ini.

Meski demikian, di Kabupaten Kotabaru nampaknya masih belum ada program yang di gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto tersebut  dijalankan.

Diungkapkan Sapardiansyah, Kepala SDN 1 Kotabaru Hulu,  pihaknya menyambut baik program MBG unit untuk para siswa dan siswi di sekolahnya.

Sejauh ini dirinya belum mengetahui pasti bagaiamana penerapannya dengan sasaran  anak-anak sekolah sebagai penerima.

Baca juga: Dua EWS Tak Berfungsi, BPBD Pantau Manual Banjir di HSU, Ini Data Terbaru Wilayah terdampak

Baca juga: Usai Haul Guru Sekumpul, Pria Ini Bersama 15 Keluarganya Belikan Oleh-oleh di CBS Martapura        

"Beberapa waktu lalu sudah ada upaya pendataan jumlah siswa, baik dari pihak desa maupun Kodim," sebutnya, Senin  (6/1/2025).

Sapardiansyah yang juga Plt Kepala Sekolah SDN 2 Kotabaru Hulu ini berharap, semua siswanya mendapatkan  porsi MBG jika nantinya diterapkan.

Terlebih di dua sekolah yang dia pimpin dominasinya  berasal dari keluarga nelayan yang secara ekonomi perlu diperhatikan.

Dengan adanya program pemenuhan gizi ini juga sekaligus diharapkan bisa memperbaiki gizi dan berdampak pada prestasi peserta didik.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2024 lalu, dia sekolah yang berada dalam satu komplek ini jadi lokasi pemberian makanan gratis dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kotabaru saat memperingati Hari Nusantara.

"Ada 100 porsi yang dibagikan, harapan kami nantinya jika program MBG ada, semoga semua siswa dapat menerima, " ucap Sapardiansyah.

Diketahui, untuk jumlah siswa dan siswi secara keseluruhan di SDN 1 Kotabaru Hulu berkisar 120 orang dan di di SDN 2 Kotabaru Hulu sekitar 90 orang.

Sementara itu, meski belum mendapatkan update terbaru terkait pelaksanaan MBG di Bumi Saijaan, pemkab setempat telah menganggarkan pendanaan secara global.

"Untuk anggaran sudha dialokasikan,  tapi masih secara global belum rinci, karena belum ada petunjuk pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan," ungkapnya saat itu.

Seiring dengan itu, belum diketahui juga bagaimana penempatan, siapa saja yang dilibatkan, dan arahannya, baru anggaran bisa dipindahkan  dengan Perbup. Termasuk berapa anggaran per porsi, ada yang Rp25.000, Rp15.000, dan ada pula infonya Rp10.000.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kotabaru Selamat Riyadi mengatakan, efektifnya penerapan, dirinya juga masih menunggu  aturan. Karena ada info diterapkan secara bertahap di 2025 ini.
"Untuk nilai per porsi kita akan menyesuaikan, baik tingkat PAUD, SD, hingga SMP," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/MuhammadTabri)