BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi protes yang berlangsung hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia rupanya juga berlangsung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025).

Sebelum berlangsungnya aksi demo, muncul mural sosok Ibu Anna dan Ikon bajak laut One Piece yang menjadi lambang perlawanan di dinding kosong sekitar kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dilansir melalui unggahan akun Instagram @info_banjarmasin Senin (1/9/2025) mural itu sepanjang kurang lebih 50 meter .

Mural Ibu Anna dan Ikon bajak laut One Piece  ini sendiri sudah terlihat sejak semalam Minggu (31/8/2025), atau sehari sebelum aksi demo di DPRD Kalsel.

Adapun mural yang terpampang pada dinding tersebut adalah momen saat Ibu Anna sosok wanita paruh baya dengan jilbab warna merah muda yang mengibarkan bendera di tengah ricuhnya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis (28/8/2025) lalu.

Tampak pula ikon One Piece yang sempat ramai menjadi perbincangan terpampang di dinding tersebut.

Baca juga: Viral Pemilik Rumah Makan di Banjarmasin Beri Makanan Gratis untuk Para Ojol yang Demo Hari ini

Baca juga: Link Live Streaming YouTube dan CCTV Banjarmasin Situasi Demo di DPRD Kalsel Hari ini 1 September

Selain itu bermacam tulisan mulai dari RIP Democracy hingga lambang garuda juga menjadi bentuk protes yang dituangkan dalam aksi mural tersebut.

Hingga kini belim diketahui secara pasti siapa sosok pembuat mural tersebut.

Meski demikian ramai warganet yang meminta agar mural tersebut untuk tidak dihapus sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dituangkan dalam kreatifitas.

Sementara itu, massa aksi dari berbagai kampus dan elemen masyarakat mulai bergerak menuju Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Senin (1/9/2025) siang.

Dengan mengenakan berbagai jas almamater, para mahasiswa terlihat membawa bendera dan spanduk sambil menyanyikan lagu kebangsaan sepanjang perjalanan.

Sebelum berangkat, sempat dilakukan pemeriksaan atau cek bodi kepada masing-masing kelompok massa aksi. Tujuannya untuk memastikan tidak ada pihak yang mencoba menyusup dan memprovokasi kericuhan.

Wira Surya Wibawa, Ketua Tim Hukum Aliansi Kalsel Melawan, mengatakan pihaknya sudah menegaskan agar seluruh massa tetap menjaga kondusivitas.

“Kami sudah memberi imbauan agar setiap kelompok melakukan cek bodi, sekaligus mengingatkan agar tidak ada aksi ricuh,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, telah menyatakan siap untuk menemui langsung massa aksi.

“Kalau sampai terjadi kericuhan, kami akan berusaha semaksimal mungkin menarik pasukan agar tidak terprovokasi,” tegas Wira.

Pantauan di lapangan, arus massa terus bertambah dengan bergabungnya mahasiswa dari berbagai universitas serta komunitas masyarakat.

Karakter anime One Piece sempat membuat geger Indonesia menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI lalu.

Pengibaran bendera One Piace yang digaungkan pertama di media sosial itu melambangkan kebebasan, petualangan, dan perjuangan melawan ketidakadilan, nilai-nilai yang sangat kuat dalam cerita One Piece. Sisi lainnya, tidak menutup kemungkinan ini adalah gerakan terorganisir yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyalurkan kritik atau ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik saat ini.

Kala itu, sampai-sampai pihak pemerintah dan DPR RI pun angkat bicara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta aksi mengibarkan bendera One Piece tak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu kesakralan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, ia mengakui aksi tersebut sebagai kebebasan ekspresi masyarakat.

Mensesneg Prasetyo Hadi bilang, pemerintah terbuka terhadap kritik publik terhadap kondisi negara yang diakuinya belum sesuai harapan masyarakat. Tapi ia pun meminta ekspresi masyarakat melalui bendera One Piece itu tak memicu imbauan agar mengibarkan bendera selain Merah Putih.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut aksi pengibaran bendera One Piece sebagai upaya memecah belah bangsa. Menurutnya, hal itu digunakan oleh sejumlah pihak tertentu.

Bikin Mural One Piece Didatangi TNI

Sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah menutupi gambar One Piece menggunakan cat putih.

Mural One Piece itu berada di jalanan Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yang dibuat pada Sabtu (2/8/2025) malam saat warga kerja bakti menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80.

Pada Minggu (3/8/2025) siang, personel TNI mendatangi Desa Jurangjero dan meminta mural One Piece dihapus.

Menjelang perayaan HUT RI, muncul ajakan mengibarkan bendera One Piece bergambar tengkorak putih tersenyum dengan dua tulang bersilang di latar hitam.

Topi jerami milik karakter utama, Monkey D. Luffy terpasang di atas tengkorak.

Ajakan memasang bendera One Piece itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

Secara hukum, belum ada larangan warga Indonesia mengibarkan bendera One Piece.

Namun pengibaran bendera One Piece diharuskan lebih rendah dari bendera merah putih karena diatur dalam UU no 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan.

Bayan Desa Jurangjero, Sugito, menerangkan pemuda karang taruna yang berinisiatif menggambar One Piece di jalan.

"Sudah dihapus kemarin, ada dari Polres, Polsek, TNI, yang hapus karang taruna, yang gambar sepertinya karang taruna." 

"Iya benar ditutup lagi, ya intinya dipanggil terus dihapus," ungkapnya, dikutip dari TribunSolo.com.

Karang taruna merupakan wadah kepemudaan berbasis sosial yang lahir dari inisiatif masyarakat, bertujuan mendukung perkembangan, partisipasi, dan kontribusi generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.

Ketua Karang taruna Jurangjero, Supriyanto, mengatakan tak ada tujuan khusus dalam pembuatan mural One Piece.

"Menggambar itu, tidak ada niat apa-apa, karena mereka suka nonton film itu, itu ekspresi dalam rangka memeriahkan HUT ke-80," tuturnya.

Supriyanto dibangunkan personel TNI ketika tidur siang dan langsung diminta menghapus mural One Piece.

"Lalu saya tanya, memang ada masalah apa Pak, dari pihak berwajib bilangnya sebenarnya tidak apa-apa, cuma untuk saat ini, One Piece lagi viral, lalu diminta menghapus," imbuhnya.

Ia mengaku kecewa dengan keputusan aparat menghapus mural yang belum 24 jam menghiasi jalanan Jurangjero.

"Teman-teman karangtaruna sudah tahu, mau gimana lagi, banyak yang menyayangkan, kita tidak ada motif," katanya.

Menurutnya, pembuatan mural One Piece tak ada kaitannya dengan mengibarkan bendera One Piece yang viral di media sosial.

"Kita naruhnya di jalan, bukan dikibarkan, hanya ada satu lokasi yang digambar di perempatan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Ranto, menjelaskan kegiatan menggambar jalanan rutin dilakukan setiap bulan Agustus.

"Memang apakah dilarang seperti itu, kita nggak tahu, bendera kan tidak boleh, untuk gambar saya perbolehkan, kreasi anak muda, setiap tahun ada kegiatan seperti itu," ungkapnya.

Ranto menegaskan, kegiatan menghias jalanan merupakan ajang pemuda menyalurkan kreativitasnya.

Pengurus RT memperbolehkan menggambar One Piece karena tak ditemukan unsur negatif.

"Pemuda ada yang kecewa, itu untuk ingin memeriahkan hari merdeka ini, kegiatan pemuda banyak yang positif, itu kan dilaksanakan hari H, ada kegiatan jalan santai, kalau ini untuk awal-awal ikut gotong royong, pasang bendera, pengecatan jalan, untuk menghidupkan kemeriahan kemerdekaan," pungkasnya.

Respons Pihak Kodim Sragen

Sementara itu, pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 0725/Sragen turut merespons soal penghapusan mural bertema One Piece di Sragen, Jateng.

Kodim 0725/Sragen menegaskan, penghapusan mural itu, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara warga, perangkat desa, dan aparat keamanan di Jalan Karangmalang, Sragen.

Menurut Dandim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung, mural itu dihapus menyusul imbauan agar perayaan HUT ke-80 RI diwarnai semangat nasionalisme dan simbol-simbol kenegaraan, seperti bendera Merah Putih. 

“Kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi seluruh pihak terkait (Apkam, perangkat desa, dan warga setempat) yang menetapkan bahwa gambar tersebut perlu dihapus, mengingat saat ini berada dalam momen penting menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80," kata Ricky, Senin (4/8/2025), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, ia menegaskan, TNI tidak pernah melarang kebebasan berekspresi. 

Letkol Ricky juga membantah TNI mengintervensi atau memaksa penghapusan mural.

(Banjarmasinpost.co.id/Danti Ayu)